Hukuman Terdakwa Korupsi Dana BOK Lampung Utara Kurang dari Tuntutan, JPU Pikir-pikir

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hukuman pidana terhadap terdakwa korupsi dana BOK Lampung Utara kurang dari dua bulan, JPU pilih pikir-pikir.

JPU Hardiansyah menyatakan pikir-pikir atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Eka Antoni.

"Kami menyatakan pikir-pikir karena terhadap putusan tersebut," ungkap Hardiansyah, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Kasus Korupsi BOK Diskes Lampung Utara, Maya Metissa Diganjar 4 Tahun Penjara

Baca juga: BREAKING NEWS Eks Plt Kepala Puskes di Lampung Utara Terbukti Korupsi Dana BOK, Divonis 1 Tahun Bui

Kata Hardiansyah pihaknya menyatakan pikir-pikir lantaran akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan.

"Kami harus melaporkan kepada pimpinan terlebih dahulu untuk selanjutnya kami mengambil sikap atau keputusan apakah menerima atau banding terhadap putusan tersebut," sebutnya.

Hardiansyah mengatakan, tuntutan sebelumnya pihaknya meminta agar terdakwa diganjar hukuman selama satu tahun dua bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

"Selain itu meminta agar terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair enam bulan," tandasnya.

Dikurangi Selama Tahanan Kota

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang perintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kurangi putusan pidana terhadap terdakwa korupsi dana BOK, Eka Antoni dikurangi selama menjadi tahanan kota.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi PAD Minerba, Kabid di BPPRD Lampung Selatan Kembali Dipanggil Kejati

Baca juga: Pemuda Asal Bandar Lampung Sabet Putra Pariwisata Indonesia 2020, Daffa: Persiapan hanya 3 Hari

Ketua Majelis Hakim Efiyanto menyampaikan menimbang terdakwa ditahan sebagai tahanan kota.

"Maka lamanya tahanan kota kami kurangkan dari seluruhnya menjadi seperlima," sebutnya, Kamis (7/1/2020).

Masih kata Efiyanto, untuk tahanan rumah dikurangi sepertiga dari hukuman yang diputuskan.

"Hal ini memperhatikan pasal 3 tentang tindak pidana korupsi," tandasnya.

Pertimbangan Majelis Hakim

Masa pengabdian 35 tahun sebagai PNS menjadi satu di antara pertimbangan hakim dalam memvonis eks Plt Kepala Puskesmas Ogan Lima Lampung Utara, Eka Antoni.

Ketua Majelis Hakim Efiyanto mengatakan, dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa Eka Antoni pihaknya melakukan sejumlah pertimbangan.

"Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas korupsi," ujarnya, Kamis (7/1/2021).

Masih kata Efiyanto, hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

"Terdakwa menjabat sebagai PNS 35 tahun, menyesali perbuatannya dan menitipkan uang untuk dirampas sebagai uang pengganti," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sempat jalani operasi jantung di Bandung, mantan Plt Kepala Puskesmas Ogan Lima Lampung Utara diganjar hukuman pidana penjara selama satu tahun.

Mantan Plt Kepala Puskesmas ini bernama Eka Antoni SKM warga desa Pekurun, kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Lampung.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan, terdakwa Eka Antoni terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama melakukan korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Lampung Utara tahun anggaran 2017.

Ketua Majelis Hakim Efiyanto menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999.

"Oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun," seru Efiyanto, Kamis.

Tak hanya itu, Efiyanto juga mengganjar terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 60 juta.

"Dengan ketentuan tidak dibayar akan digantikan dengan kurungan selama satu bulan," imbuh Efiyanto.

Efiyanto menambahkan, terdakwa juga dihukum dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 118.417.184.

"Memerintahkan kepada JPU untuk menyetorkan uang titipan terdakwa sebesar Rp 118 juta sebagai uang pengganti," tandasnya.

Diketahui sidang perkara Eka Antoni sempat tertunda beberapa kali lantaran terdakwa sakit jantung.

"Iya terdakwa sakit dan sempat menjalani operasi," ungkap JPU Hardiansyah.

Baca juga: SD Immanuel Bandar Lampung Akan Lakukan Pembagian Hasil Belajar dengan 2 Cara

(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)