Breaking News:

Pilkada Bandar Lampung 2020

MA Kabulkan Gugatan Eva-Deddy, Praktisi Hukum Resmen Kadapi Bilang Sudah Memenuhi Rasa Keadilan

Putusan MA yang mengabulkan gugatan Eva-Deddy dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bawaslu dianggap melampaui kewenangan.

ISTIMEWA
Resmen Kadapi SH MH, praktisi hukum, menanggapi putusan MA yang kabulkan gugatan Eva-Deddy, dengan mengatakan putusan itu telah memenuhi rasa keadilan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Putusan yang dibuat para hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarulah, telah memenuhi rasa keadilan.

Rasa keadilan itu dituntut oleh pasangan Eva-Deddy sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung dengan perolehan suara lebih dari 57 persen.

Demikian disampaikan Resmen Kadapi SH MH, praktisi hukum di Bandar Lampung, menanggapi putusan MA nomor 1 P/PAP/2021.

"Sebenarnya, putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari," kata Resmen Kadapi saat diwawancarai Tribun, Rabu (27/1/2020) malam.

Resmen Kadapi menyampaikan beberapa hal terkait putusan MA tersebut.

Pertama, melalui putusan MA bernomor 1 P/PAP/2021 tersebut, para hakim MA melihat penerapan hukum yang diambil oleh KPU Bandar Lampung, yang menindaklanjuti putusan majelis pemeriksa Bawaslu, tidak mempertimbangkan faktor sosiologis bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Ini Pertimbangan Lengkap Hakim MA Menangkan Eva-Deddy

MA Kabulkan Gugatan Eva Dwiana-Deddy Amarullah, Begini Kata Yutuber

Kata Eva Dwiana atas Putusan MA Kabulkan Gugatan Keberatan yang Diajukan

Kedua, Mahkamah melihat putusan Bawaslu mengesampingkan penerapan dan kemanfaatan hukum, yang dalam teori keadilan hukum itu harus dapat menggambarkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, yang dalam hal ini pasangan Eva-Deddy.

"Putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh KPU itu tidak memenuhi rasa keadilan," ujarnya.

Ketiga, Mahkamah melihat dan menilai penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis pemeriksa telah melampaui kewenangan, sehingga MA memandang putusan tersebut telah cacat formil dan materil.

"Saya menilai Mahkamah telah memeriksa dan mengadili secara cermat dan mengedepankan rasa keadilan, baik subsatantif maupun distributif, serta mempertimbangkan faktor faktor sosiologis, antologis, dan keamaanan dalam proses demokrasi," ujar Resmen Kadapi.

Halaman
12
Editor: Andi Asmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved