Breaking News:

Pilkada 2020 di Lampung

Anggota Fraksi Golkar DPR RI Sebut Tak Ada Manfaat Sirekap Bagi Masyarakat: Gak Tau Kalau untuk KPU

Menurutnya, masyarakat tidak merasakan manfaat Sirekap sebagai alat penghitung suara cepat dalam Pilkada serentak 2020.

Penulis: kiki adipratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Kiki
Anggota Fraksi Golkar DPR RI Sebut Tak Ada Manfaat Sirekap Bagi Masyarakat 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak mempertanyakan manfaat Sirekap bagi masyarakat kepada KPU Provinsi Lampung.

Menurutnya, masyarakat tidak merasakan manfaat Sirekap sebagai alat penghitung suara cepat dalam Pilkada serentak 2020.

"Sirekap jelas tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, nggak tau kalau untuk KPU," ujar Hanan A Rozak, dalam evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, juga mengatakan penggunaan sirekap terkesan dipaksakan Rabu, (3/2/2021).

Dia menuturkan, KPU seharusnya mampu memberikan manfaat dalam setiap penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat. 

Komisi II DPR RI Sentil Bawaslu Lampung Terkait Diskualifikasi Paslon di Pilkada Bandar Lampung 2020

Komisi II DPR RI Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 di Lampung

Dimana, kata dia, anggara yang diberikan kepada KPU tidak sedikit.

"Mengapa kemarin dipaksakan untuk ambil langkah itu. Karena tidak sedikit anggaran Pilkada, Rp 4 triliun dari pemerintah pusat yang keluar, kedepannya harus ada perbaikan sistem," sebut Hanan A Rozak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan bahwa penggunaan sirekap membantu KPU dalam menghitung suara.

Kemudian, dalam pelaksanaannya hanya ada sedikit kendala untuk daerah bank spot.

"Sirekap targetnya menjadi informasi publik yang bisa lebih cepat tapi karena ada beberapa kendala, kami menyelesaikannya berbarengan dengan rekap manual kabupaten/kota," jelas Erwan Bustami.

Kedepan, lanjut Erwan, pihaknya telah memikirkan beberapa solusi untuk beberapa kendala yang ada.

BPBD Lampung Siagakan Personel dan Pendirian Tenda Antisipasi Hadapi Bencana

Warga Panjang Dituntut 3 Tahun Penjara Setelah Mencuri Motor Milik Petani Penggarap Ladangnya

Seperti melakukan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU masing-masing kabupaten/kota setiap bulannya

"Meski tidak ada pemilihan umum, setiap bulannya harus ada pleno pemutakhiran data pemilih by name by address, tapi kendalanya selalu ada di dinas dukcapil. Disini saya mohon agar Komisi II dapat menjembatani ke Mendagri agar kamimemiliki akses catatan kependudukan yang update," terang Erwan Bustami.

( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved