Breaking News:

Bandar Lampung

Ombudsman Lampung Terima 14 Laporan Pengaduan Sumbangan dan Pungutan Sekolah

Setelah dibuka selama 14 hari pada Maret 2021, Posko Pengaduan Sumbangan dan Pungutan Sekolah Ombudsman Lampung menerima setidaknya 14 pengaduan.

Dokumentasi
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf. Ombudsman Lampung Terima 14 Laporan Pengaduan Sumbangan dan Pungutan Sekolah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Setelah dibuka selama 14 hari pada Maret 2021, Posko Pengaduan Sumbangan dan Pungutan Sekolah Ombudsman RI Perwakilan Lampung menerima setidaknya 14 pengaduan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, posko pengaduan yang dibuka sejak 9-23 Maret 2021 itu merupakan bentuk respon Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan yang berkembang di masyarakat terkait sumbangan dan pungutan sekolah.

"Selama posko tersebut dibuka, kami menerima 14 laporan dan 2 konsultasi masyarakat,"  ujar Nur Rakhman, Rabu (7/4/2021).

Dari 14 laporan tersebut, terusnya, sebagian besar sudah dilimpahkan kepada Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan karena sudah memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk ditindaklanjuti. 

Sementara beberapa laporan masih dalam proses melengkapi persyaratan.

Meskipun posko tersebut telah ditutup, pihaknya tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang akan melapor.

"Dalam penerimaan laporan ada tahapan verifikasi dokumen yang dilakukan Tim Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, jika sudah lengkap baru dilimpahkan ke Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan untuk ditindaklanjuti," paparnya.

Dari posko pengaduan sumbangan dan pungutan sekolah, Ombudsman juga menerima laporan terkait penarikan sumbangan dan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tingkat dasar dalam hal ini SD dan SMP Negeri.

"Ada laporan terkait sumbangan dan pungutan pada tingkat SD dan SMP. Selain itu Ombudsman juga masih menerima laporan terkait penahanan ijazah oleh pihak sekolah," kata dia. 

"Penahanan ijazah ini seharusnya tidak boleh terjadi, sumbangan dan pungutan pada sekolah negeri seharusnya tidak boleh dikaitkan dengan urusan akademik, salah satunya penahanan ijazah atau rapor," timpalnya.

Ke depan Ombudsman akan membuka posko pengaduan untuk substansi laporan lainnya seperti administrasi kependudukan.  

"Harapannya agar masyarakat berkontribusi dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, salah satunya dengan cara menyampaikan laporan ke Ombudsman," tandas Nur Rakhman.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )

Penulis: sulis setia markhamah
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved