Breaking News:

Kabupaten Pringsewu

DPRD Pringsewu Soroti Rendahnya Penerimaan Pendapatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pringsewu menyoroti pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu yang rendah.

Dokumen Diskominfo Pringsewu
Rapat Paripurna DPRD Pringsewu mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2020/Kominfo Pringsewu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,PRINGSEWU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pringsewu menyoroti pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu yang rendah.

Sejumlah fraksi di DPRD Pringsewu menyikapi itu dalam pandanganya di Paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2020, Rabu (02/06/2021).

"Kami memberikan apresiasi atas kinerja dan kerja kerasnya dalam pemenuhan target PAD. Namun target itu adalah target yang masih dalam kategori kemampuan keuangan daerah yang rendah," ungkap ketua fraksi PKS Homsi Wastobir.

Homsi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu mencatat realisasi pendapatan 98,97 persen.
Pendapatan itu mencakup pendapatan asli daerah,  pendapatan transfer dan lainnya.

Homsi menilai masih penting pencapaian PAD yang bertarget.  Setidaknya, lanjut dia kemampuan keuangan daerah Pringsewu itu terkategori sedang. Lebih mantap lagi dengan kategori tinggi.

Baca juga: Suami di Pringsewu Kabur Seusai Aniaya Istri Hamil 9 Bulan, Anaknya Lahir Tak Tahu

Homsi mengatakan, Fraksi PKS memandang capaian pendapatan 98,97 persen itu belum menggambarkan hasil capaian OPD.

Misal, dalam berkreasi untuk mengoptimalkan potensi daerah. Khususnya pada sektor retribusi daerah.

"Pemerintah perlu berkreatifitas program terpadu antar OPD, tujuannya untuk percepatan optimalisasi potensi, dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan," tuturnya.

Rita Irviani dari Fraksi Golkar merinci, pendapatan 98,97 persen itu diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) 88,21 persen. 

PAD itu berasal dari sektor pajak daerah tercapai 112,28 persen, retribusi daerah tercapai 67,98 persen, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 100 persen, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 80,41 persen, dan pendapatan transfer 100,11 persen.

Halaman
12
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Dedi Sutomo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved