Breaking News:

Lampung Timur

Pemkab Lampung Timur akan Terapkan PPKM Mikro Darurat

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan menerapkan PPKM Mikro Darurat. Rapat koordinasi digelar di aula Rumah Dinas Bupati di Sukadana.

Penulis: Yogi Wahyudi | Editor: Dedi Sutomo
Tribunlampung.co.id /Yogi Wahyudi
Forkopimda Lampung Timur gelar rapat koordinasi rencana penerapan PPKM Mikro Darurat. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,  LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi terkait dengan rencana penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikor Darurat.

Rapat koordinasi digelar di aula Rumah Dinas Bupati di Sukadana, Jumat (16/7/2021).

Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution meminta, kedepannya untuk sistem pelaporan bisa diperbaiki, sehingga sama dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Ia mengatakan, pelaporan jumlah kasus terkonfirmasi positif di Lampung Timur selalu berada pada peringkat 1 atau 2 di Provinsi Lampung.

Menurutnya, pelaporan yang disampaikan ke Provinsi ini yaki masyarakat yang terkonfirmasi hasil swab antigen dan PCR. Sedangkan untuk di Kabupaten/Kota lainnya hanya yang berdasarkan hasil PCR.

Baca juga: Arinal Djunaidi: Kapal Pesiar Apung untuk Tempat Isolasi Segera Tiba di Lampung

“Jadi kedepanya mungkin bisa diperbaiki sistem pelaporannya, sehingga sama dengan Kabupaten/Kota lain," kata Zaky.

Dirinya juga meminta,  masukan dari berbagai pihak untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melaksanakan hajatan, baik sanksi administrasi maupun pidana. 

"Tingginya angka penambahan masyarakat yang terkonfirmasi tidak terlepas dari masih adanya acara hajatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.”

“Untuk itu mohon saran dan masukan dari semua pihak bagaimana cara memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melaksanakan hajatan.”

“Baik itu sanksi administrasi maupun pidana." ujar Zaky.

Sementara Dandim 0429/Lamtim Letkol Kav Muhammad Darwis menegaskan, saat ini Kabupaten Lampung Timur masuk zona merah.

Kata dia, itu artinya ada yang belum maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk sistem pelaporan masyarakat yang terkonfirmasi, kiranya lebih dipahami.

“Sehingga kita tidak salah mengirimkan data yang dapat mengakibatkan kenaikan status zona,” kata Darwis.

Untuk operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan, lanjutnya,  seharusnya yang punya peran lebih maksimal adalah Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Perda. Sedangkan TNI-Polri hanya memback up. ( Tribunlampung.co.id  / Yogi Wahyudi )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved