Tanggapi Sorotan Mendikbud Nadiem, 7 Daerah di Lampung Siap Belajar Tatap Muka

"Jadi, bapak ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya."

"Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, koordinasi antara Pemkab dan Pemprov menjadi hal penting sehingga nantinya tiap daerah tidak mengambil jalan sendiri-sendiri karena saling terkait.

Dalam penanganan Covid, semua daerah harus berada pada satu langkah yang sama.

Baca juga: Musa Ahmad Sebut Lampung Tengah Segera Gelar Belajar Tatap Muka 

Bijak Menanggapi

Plt Kadisdikbud Mesuji, Yoga Puja Rama, juga dengan bijak menanggapi sorotan Mendikbud Nadiem. Ia mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan semua perangkatnya untuk dapat diselenggarakan PTM.

"Membuka sekolah ‘kan juga ada persiapannya, salah satu nya izin wali murid. Ini sedang disiapkan oleh sekolah, secepatnya nanti jika persyaratannya lengkap, kami akan menyelenggarakan PTM terbatas," ujarnya.

Pemkab Lampung Utara, melalui Kadisdikbud Mat Soleh, mengakui daerahnya memang melaksanakan PTM.

Pihaknya baru akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Lampung untuk penyelenggaraan PTM tatap muka.

“Nanti 27 Agustus 2021 kami rapat koordinasi dengan Pemprov Lampung,” katanya.

Rapat tersebut akan membahas langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah kabupaten dan kota jika pembelajaran di buka secara tatap muka.

“Kalau rencananya akan dimulai secara serentak pada 30 Agustus mendatang,” kata Mat Soleh.