Hotman Paris Peringatkan Ketua KPI Soal Kasus Pelecehan Pegawai KPI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea ikut menanggapi polemik kasus dugaan pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Kasus dugaan perundungan dan pelecehan kepada sesama pegawai KPI hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Tak hanya masyarakat biasa, kasus ini pun rupanya menarik perhatian seorang Hotman Paris.

Hotman Paris bahkan memperingatkan ketua KPI, Agung Suprio, terkait kasus pelecehan di KPI itu.

Pengacara nyentrik ini menyinggung ketua KPI yang bersikap diskriminatif kepada korban MS.

Baca juga: Korban Pelecehan di KPI Yakin Terlapor Segera Ditahan, Polisi Tolak Laporan Pelaku

Hal itu Hotman Paris sampaikan dalam unggahan video di Instagram pribadinya, Sabtu (11/9/2021).

Hotman menilai bahwa, KPI memberikan perlakuan berbeda kepada korban pelecehan, MS, dan terduga pelaku saat mengggelar pertemuan.

Dikabarkan, KPI mengadakan pertemuan bersama pelapor, terlapor, pengacara terlapor, dan pejabat KPI di KPI Pusat.

“Saya dengar pengacara korban kasus perundungan di KPI mengeluh. Katanya ada pertemuan di KPI yang dihadiri si korban MS tapi tak didampingi pengacaranya,” kata Hotman Paris.

Sedangkan, kata Hotman, terduga pelaku saat pertemuan tersebut didampingi oleh tim pengacara pelaku.

Baca juga: Komisioner KPI Sodorkan Perdamaian ke MS,  Korban Pelecehan Kaget dan Syok

“Pertemuan itu juga dihadiri terlapor tapi dengan pengacara dan pejabat KPI. Kok bisa?” tambah Hotman.

Hotman Paris pun memperingatkan Agung Suprio agar tak main-main menghadapi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan sesama pegawai di KPI Pusat.

Sebab, kasus pelecehan di KPI itu kini sudah menjadi atensi publik.

“Maaf pak ketua KPI, ini bukan kasus individu MS, ini dugaan kasus perundungan sudah jadi kasus menasional. Menjadi simbolik tentang berbagai kasus tersembunyi di masyarakat dan lembaga pemerintahan, dan simbolik juga cara tangani,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hotman pun menginginkan pihak KPI harus merespons dan menindaklanjuti kasus pelecehan tersebut, tanpa melakukan tindakan diskriminatif.