Paspampres Disebut Lumpuhkan Belasan Drone Saat Pembukaan PON XX Papua 2021

1. Controlled Airspace, harus mempunyai persetujuan Direktur Jenderal

2. Uncontrolled Airspace, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pengoperasian pada ketinggian mulai dari permukaan tanah hingga 400 feet (120 meter) tanpa persetujuan Direktur Jenderal
• Pengoperasian pada ketinggian di atas 400 feet (120 meter) harus memiliki persetujuan Direktur Jenderal.

Area Permukiman

Adapun pesawat udara tanpa awak dapat dioperasikan pada area permukiman dan bukan area permukiman.

1. Pada area pemukiman, harus memenuhi aspek-aspek:

• Ketinggian pengoperasian memenuhi aspek keselamatan dan tidak membahayakan orang dan/atau obyek properti yang berada pada area pengoperasian
• Memiliki dan bersedia menanggung jaminan atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian pesawat udara tanpa awak
• Kondisi halangan/rintangan
• Ketersediaan area untuk pendaratan darurat
• Kemampuan dan prosedur untuk menghentikan pengoperasian pesawat udara tanpa awak guna kepentingan keselamatan dan keamanan
• memiliki jalur penerbangan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Direktur Jenderal.

2. Pada area bukan pemukiman, setidaknya memenuhi aspek-aspek:

• Ketinggian pengoperasian memenuhi aspek keselamatan
• Memiliki dan bersedia menanggung jaminan atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian pesawat udara tanpa awak.

Pelanggaran

Pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Melanggar wilayah kedaulatan dan keamanan udara
2. Mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan
3. Memiliki dampak ancaman terhadap pusat pemerintah, pusat ekonomi, objek vital nasional dan keselamatan negara
4. Tidak memiliki persetujuan
5. Beroperasi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan.

Pengenaan sanksi mencakup pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukan ke dalam daftar hitam (blacklist).

Sedangkan pengenaan tindakan berupa jamming frekuensi, pemaksaaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara, dan penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan pada area yang aman dan tindakan yang diperlukan lainnya.(*)

sumber: Tribun Papua