Ogah Jual Minyak Goreng Rp 14 Ribu, Penjual di Lampung Barat: Sesuaikan Modal

Ia menyarankan, jika pemerintah ingin memberlakukan kebijakan tersebut, sebaiknya ada juga kebijakan khusus untuk toko-toko tradisional agar tidak mengalami kerugian.

"Misalnya saja kerugian yang dialami diganti atau stok yang tersisa dibeli oleh pemerintah," ujarnya.

"Ini kan turunnya harga minyak goreng dipaksakan," tambah dia.

Sebenarnya, Andi mengaku, dirinya menyetujui kebijakan satu harga yang diberlakukan pemerintah itu.

"Kami setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tapi semestinya tokoh-tokoh kecil diberikan waktu untuk menghabiskan stok lama terlebih dahulu baru kebijakan tersebut diterapkan," jelasnya.

"Kalau ini kan kita diberikan tenggat waktu satu minggu untuk menghabiskan stok, tetapi barang tersebut sudah dioperasipasarkan," lanjut dia.

Hal itu lantas, diakuinya, menyebabkan minyak goreng yang dijual di tokonya tidak laku.

"Kami juga tidak menghalangi operasi pasar tersebut, tetapi jika diminta untuk menurunkan harga, kami gak bisa," tegas Andi.

"Ini sudah tidak adil dan tidak beradab dong," tambahnya.

Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Lampung Barat beralasan, toko-toko tradisional dapat melakukan koordinasi dengan perusahaan distributor.

Dengan berkoordinasi, diharapkan perusahaan distributor dapat memberikan kebijakan khusus bagi toko-toko kecil.

"Koordinasi ke perusahaan distributor itu rumit. Gak semua toko berhubungan langsung dengan distributor. Bisa jadi dari kanvas-kanvas," jelasnya.

Ia berharap, pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus kepada para pemilik toko kecil seperti dirinya.

"Selisih harga kami beli minyak goreng dengan harga jual minyak goreng yang diminta pemerintah sebesar Rp 11 ribu," terangnya.

"Masa kami harus menanggung kerugian Rp 11 ribu per kemasan? Jelas kami tidak mau," pungkas Andi.