Lampung Barat

Oknum ASN Lampung Barat Diduga Lakukan KDRT, Tanggapan Bupati Parosil

Oknum ASN Lampung Barat dilaporkan ke polisi setelah praktik KDRT yang dilakukan terhadap istrinya selama dua tahun terbongkar.

Tribunlampung.co.id/Nanda Yustizar
Bupati Lampung Barat (topi merah) kala melakukan tinjauan pembangunan jalan. Tanggapan Bupati Parosil terkait KDRT yang dilakukan oknum ASN. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Oknum ASN Lampung Barat dilaporkan ke polisi setelah praktik KDRT yang dilakukan terhadap istrinya selama dua tahun terbongkar.

Oknum ASN ini berinisial AD (38) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya berinisial NMS (33) selama dua tahun.

Praktik KDRT telah NMS alami sejak awal 2020 hingga puncaknya yang terjadi pada pertengahan Februari 2022 lalu.

Berkenaan dengan persoalan tersebut, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus turut membuka suara.

Pernyataan tersebut ia keluarkan di sela-selanya melakukan tinjauan pembangunan jalan penghubung Kecamatan Balik Bukit menuju Kecamatan Sukau, Lampung Barat.

Baca juga: Viral 1,5 Ton Tomat Dibuang, Begini Kata Bupati Lampung Barat

Baca juga: Oknum ASN Lampung Barat Diadukan ke Polisi Seusai Praktik KDRT Selama Dua Tahun Dibongkar

"Kalau masalah KDRT yang dilakukan oleh oknum ASN Lampung Barat itu, kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku saja lah ya," kata Parosil, Senin (28/3/2022)

"Kita tidak bisa intervensi," sambungnya.

Parosil amat menyayangkan mengenai tindakan yang dilakukan AD tersebut kepada istrinya.

"Karena pada prinsipnya tentu saya sangat menyayangkan dan prihatin dengan kondisi itu," ujarnya.

"Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua terutama kalangan ASN," terus dia.

Kalaupun ada persoalan-persoalan mengenai rumah tangga, ia menyarankan, dapat dibicarakan melalui musyawarah keluarga.

"Kalaupun ada persoalan-persoalan keluarga, kan ada pimpinan atau orang tua," kata dia. 

"Mestinya dimusyawarahkan dan tidak melakukan tindakan seperti itu," tambah Parosil.

Sebab, lanjut dia, jika sudah melakukan tindakan KDRT semacam itu, pasti akan mendapatkan sanksi perundang-undangan.

"Karena kalau sudah melakukan tindakan seperti itu pasti ada sanksinya," sebutnya.

"Yang jelas, pasti akan merugikan suatu pihak," pungkas Parosil.

(Tribunlampung.co.id/Nanda Yustizar Ramdani)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved