Bandar Lampung

Jaksa Perkara Eks Sekdis BMBK Lampung Diduga Salah Pasal dalam Menuntut

aksa Penuntut Umum (JPU) diduga salah pasal dalam penuntutan kasus dugaan tipu gelap yang melibatkan eks Sekretaris Dinas Bina Marga Bina Konstruksi

Penulis: joeviter muhammad | Editor: soni
dokumentasi
Jaksa Perkara Eks Sekdis BMBK Lampung Diduga Salah Pasal dalam Menuntut 

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - Jaksa Penuntut Umum (JPU) diduga salah pasal dalam penuntutan kasus dugaan tipu gelap yang melibatkan eks Sekretaris Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung NBA di PN Tanjungkarang.

Karena itu kuasa hukum Gindha Ansori Wayka yang didamping penasihat Hukum NBA lainnya yakni Thamaroni Usman, Ari Fitrah Anugrah dan Iskandar menyampaikan pledoi yang intinya keberatan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa NBA tersebut selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Lewat pledoinya, alasan kuasa hukum NBA dan timnya, klien mereka seharusnya terkena kasus gratifikasi, bukan penipuan. "Para saksi korban dan saksi lainnya aktif, bukan pasif, dalam peristiwa hukum ini," terangnya, lewat rilis yang diterima Tribun lampung, Selasa (5/4/2022).

“Kami Tim Penasehat Hukum keberatan. Selain tuntutan JPU terlalu tinggi dan rumusan perbuatan yang terungkap di persidangan dari para saksi, termasuk saksi korban pun tidak tepat sebagai tindak pidana penipuan, tetapi kecenderungannya adalah tindak pidana gratifikasi," tambah Gindha

Baca juga: Kader Gerindra Lampung Ditetapkan Tersangka Kasus Tipu Gelap oleh Polresta Bandar Lampung

Ditanya lebih lanjut apa dasar penasihat hukum menganggap hal ini bukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tetapi, kasus ini merupakan tindak pidana gratifikasi sebagaimana ketentuan UU No.30 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para saksi begitu antusiasnya dalam mendapatkan paket proyek yang diklaim milik JP tersebut dan bahkan ada saksi yang menanyakan benar apa paket itu ada dan kepada siapa setor uang mukanya.

Ada saksi yang menyebutkan kalau mereka berminat bagaimana dengan hitung-hitunganya, sehingga mereka bisa memperoleh pekerjaan tersebut dan kepada siapa menyetor uang mukanya.

"Mereka bukan korban dalam tindak pidana penipuan, tetapi mereka adalah pelaku dalam tindak pidana gratifikasi,” tandasnya.

Para saksi juga meyakini bahwa kalau tidak karena ada sosok Sekretaris Dinas BMBK Provinsi Lampung, mereka tidak percaya dengan saksi HS yang berinisiasi menjual paket JP senilai 37 dari Rp150 miliar.

“Semua saksi terutama korban menyatakan bahwa mereka yakin dengan sosok klien kami karena yang bersangkutan sedang menjabat saat itu dengan harapan mendapatkan pekerjaan" kata advokat terkenal ini.

Menurut Gindha, perbuatan para saksi seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) sebagai orang yang memberikan Gratifikasi dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, bukan orang yang ditipu menurut Pasal 378 KUHP.

“Para saksi terutama saksi korban dalam menyerahkan uang setoran tersebut, diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya klien kami," katanya.

Kesimpulannya, jaksa diduga salah pasal dalam merekonstruksi dakwaan dan salah tuntutan dalam perkara ini. ( Tribunlampung.co.id / Muhammad Joviter )

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved