Pemilu 2024
Survei SMRC: Mayoritas Publik Tolak Gagasan Penundaan Pemilu 2024
Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan mayoritas warga menginginkan Pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 mendatan
lihat foto
Tribunlampung.co.id – Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan mayoritas warga menginginkan Pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Hasil survei SMRC menunjukan mayoritas warga ( 78,9 persen) menolak ide penundaan pemilu 2024.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, dalam persentasi hasil survei menunjukan 78,9 persen publik mendukung pemilu tetap digelar pada tahun 2024 mendatang, meski pandemi Covid-19 belum tentu akan berakhir dalam waktu dekat.
Sedangkan yang menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi hanya 11,9 persen.
Publik berpendapat, bahwa menjadi tanggung jawab presiden hasil Pemilu 2024 bila wabah Covid-19 belum berakhir nantinya.
Baca juga: DPR akan Bahas Tahapan Pemilu 2024 Usai Pelantikan Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu yang Baru
Baca juga: KSKP Bakauheni Amankan 720 Kilogram Daging Celeng dari Bengkulu Selatan yang Akan Dikirim ke Bekasi
“Angka ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya pada September 2021,” kata Deni melalui kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4/2022).
Menurut Deni, ide penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi juga mendapatkan mayoritas dari publik.
Dimana, sebanyak 79,8 persen warga menginginkan pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai undang-undang, walaupun kondisi ekonomi akibat dampak pandemi belumlah pulih.
Publik menilai bahwa adalah tanggungjawab pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk menanggulangi masalah ekonomi, bila masalah ekonomi akibat pandemi belum berakhir pada 2024 nanti.
“Hanya ada 11,4 persen masyarakat yang setuju pemilu diundur karena alasan pemulihan ekonomi,” ujar Deni.
Sedangkan, terkait dengan gagasan penundan pemilu karena alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru belum selesai, jug ditolak oleh 78,5 persen publik.
“Yang mendukung penundaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9 persen,” kata dia.
Baca juga: Penggunaan Sistem e-Voting pada Pemilu 2024 Rawan untuk Diretas
Baca juga: KPU Lampung Menilai Kesiapan Teknologi e-Voting Perlu Dipersiapkan Sebelum Diterapkan di Pemilu 2024
Hanya da 5 persen publik Indonesia yang mendukung gagasan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Deni irvani, hasil survei ini menunjukan bahwa mayoritas warga sebanyak 73 persen menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus tetap dipertahankan.
Dan hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah.
