Pemilu 2024

KPU: Usulan Kebutuhan Anggaran Pemilu 2024 Masih Bisa Diefisienkan

Besaran kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang banyak mendapatkan sorotan publik, mendapat respon dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Editor: Dedi Sutomo
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Ilustrasi - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. KPU tegaskan kebutuhan anggaran Pemilu 2024 masih bisa diefisiensikan. 

Tribunlampung.co.id – Besaran kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang banyak mendapatkan sorotan publik, mendapat respon dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Menurutnya, anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU masih bisa diefisienkan.

“Tentu saja efisiensi ini masih angat mungkin kita peroleh atau kita raih lagi dengan beberapat catatan. Setidak-tidaknya ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan,” kata dia dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/4/2022).

Dikatakan oleh Hasyim Asy’ari, keperluan yang diperlukan di pada pelaksanaan pemilu bukan sekedar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek pendukung infrastruktur. Seperti kantor dan gudang.

Saat ini, menurutnya, banyak KPU di daerah yang masih menyewa kantor atau kondisi kantornya tidak layak.

Baca juga: Jokowi Minta Kebutuhan Anggaran Pemilu 2024 Dihitung Ulang, Politisi PKS Setuju dengan Presiden

Baca juga: Pemerintah Tekankan Penyusunan Anggaran Pemilu 2024 Harus Efektif dan Efisien

Hasyim berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengadaan infrastuktur berupa kantor atau gudang bagi KPU.

“Keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekedar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur seperti kantor, kemudian gedung,” ucapnya.

Anggaran penyediaan infrastruktur tersebut biasanya baru mendapatkan respon  jika diajukan saat mendekati masa pemilu.

Hasyim juga beharap, pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan layanan kesehatan. Sehingga KPU dapat fokus pada anggaran yang menyangkut aspek elektoral.

Ia mengatakan, KPU juga harus memberikan fasilitas kesehatan kepada penyelenggaran hingga tingkat KPPS.

Dimana, pada pelaksanaan pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, layanan kesehatan bagi penyelenggara pemilu ini melalui APBN.

“Tetapi dalam praktiknya, banyak juga teman-teman KPU penyelenggaran Pilkada itu difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah,” tegas Hasyim.

Baca juga: Sehari Usai Dilantik Jokowi, Anggota KPU dan Bawaslu akan Rapat dengan DPR RI Bahas Pemilu 2024

Baca juga: Jokowi Minta Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Segera Bekerja Persiapkan Pemilu 2024

Sebelumnya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024 tersebut dikaji dan dihitung ulang.

“Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliyun dan Bawaslu Rp 33,8 triliyun.”

“Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap,” ujar Jokowi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved