Bertemu dengan KPU, Presiden Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Teknis Pemilu Jadi Isu Politik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Preside Joko Widodo mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar teknis pelaksanaan Pemilu tidak jadi isu politik yang tak terkendali.

Jokowi meminta KPU untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu 2024.

 Apalagi penyelenggaraan Pemilu itu politis.

"Presiden mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis.”

“Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Antisipasi Pilpres 2024 Dua Putaran, KPU Siapkan Anggaran Rp 14,4 Triliun

Baca juga: Bawa Kabur Keponakan Istri yang Masih di Bawah Umur, Pria di Mesuji Diamankan Polisi

Misalnya, kata Hasyim, tetang topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional

Selain itu, dalam pertemuan pada Senin pagi, Presiden Jokowi juga disebut sepakat dengan KPU bahwa sebisa mungkin durasi kampanye Pemilu 2024 dipersingkat.

Tujuannya agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama.

"Sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari.”

“Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya Hasyim.

Presiden Jokowi juga disebutkan mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yakni pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Rp 76,6 Triliun, KPU Alokasikan Rp 4,6 Triliun untuk Pengadaan APD

Baca juga: Jelang Tahapan Pemilu 2024, Ketua KPU Sebut Anggaran Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun

Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," lanjut Hasyim.

Secara khusus, Presiden pun berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.