Anggota DPRD Lampung Barat Soroti Anggaran OPD yang Tak Seimbang

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat  soroti anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih banyak yang tidak seimbang.

Dikatakan Ismun Zaini Anggota DPRD Lampung Barat dari Komisi 3 untuk dana yang dianggarkan oleh masing-masing OPD harus sesuai dengan prioritas program yang ditangani pada masing-masing OPD sehingga kinerja dalam merealisasikan program kerja bisa lebih maksimal.

Dicontohkan oleh anggota DPRD Lampung Barat Ismun Zaini, anggaran yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Barat yang menurutnya tidak seimbang dengan program Kabupaten tangguh bencana yang dicetuskan Bupati Parosil.

"Bagaimana tidak Bupati marah-marah, wakil ketua DPRD marah-marah karena penanganan bencananya lambat jika anggaran yang tersedia hanya Rp900 Juta itupun diluar dari Biaya Tidak Terduga (BTT)," kata dia. 

"Tentukan ini tidak seimbang dan akan menghambat penanganan bencana yang terjadi," sambungnya, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Pekon Trimulyo Lampung Barat Masuk 5 Besar Lomba Desa se-Provinsi Lampung

Baca juga: Jalan Nasional Lampung Barat Tergenang Akibat Drainase Tersumbat Sampah

Sebab kata dia, dengan anggaran yang minim tentu OPD akan mengalami kendala dalam menyelesaikan persoalan penanganan bencana.

"Lampung Barat sudah kita gaungkan sebagai Kabupaten tangguh bencana tentu hal tersebut harus diimbangi dengan anggaran yang memadai," ungkapnya.

Selain itu, Badan Anggaran  (Banggar) DPRD Lampung Barat juga meminta Dinas Sosial untuk menaikan anggaran santunan kematian di Lampung Barat ditambah.

Dikatakan Anggota DPRD Lampung Barat Anggi Ramandho saat pembahasan pertanggung jawaban atas APBD anggaran 2021, di tempat daerah pemilihannya di Lombok seminung, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan kematian yang dimaksud.

"Untuk anggaran kematian program Dinas Sosial ini berapa yang dianggarkan, karena di Dapil saya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan santunan," kata dia.

Selain mempertanyakan anggaran santunan kematian, Anggi juga meminta data lengkap penangganan Odgj yang dicaper melalui Apbd.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Jaimin melalui Kepala Bidang Jaminan Sosial Veri Istanto menerangkan, Ada 1.025  paket penerima santunan kematian yang dianggarkan pada 2021 yang lalu.

"Para penerima santunan kematian ini diusulkan melalui Peratin dan Camat," ujarnya.

Dia juga tidak membantah jika memang ada masyarakat yang mendapat musibah tidak mendapat santunan dari pemerintah.

Hal itu menurut dia, disebabkan ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengajukan diri sebagai penerima bantuan.