Berita Lampung
Kurangi Dampak Krisis Iklim Dunia dengan Keterlibatan Masyarakat Kawasan Hutan
Lampung diproyeksikan menjadi daerah dengan peran penting untuk mengurangi dampak krisis iklim dunia.
Penulis: Vincensius Soma Ferrer | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah berkomitmen mengurangi dampak krisis iklim dunia.
Dimana Lampung diproyeksikan menjadi daerah dengan peran penting untuk mengurangi dampak krisis iklim dunia tersebut.
Lampung diharap mampu memaksimalkan penyerapan karbon bersih sektor kehutanan.
Tujuan itu diketahui sudah dimuat dalam Indonesia's Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia melalui pelestarian hutan sebesar 29 persen dengan usaha sendiri.
Baca juga: Cuaca Lampung dan Gelombang Selat Sunda Hari Ini 23 Agustus 2022
Baca juga: OTT Rektor Unila, KPK Rekomendasikan Perbaikan Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri
Sementara 41 persen emisi gas rumah kaca dengan dukungan internasional.
Lantas, bagaimana strategi di Lampung turut andil dalam target tersebut?
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan pihaknya masih akan menggunakan cara lama.
Yakni dengan mengedukasi masyarakat kawasan hutan sebagai aktor utama untuk terlibat dalam melestarikan hutan.
Pelestariannya dengan mempersilahkan masyarakat kawasan hutan untuk hidup sejahtera dari hasil hutan.
Terlebih untuk bentuk hutan yang memiliki potensi ekonomi sebagai tempat destinasi wisata alam.
"Dengan itu, masyarakat sekitar kawasan hutan bisa menyadari hidup mereka bergantung dari baik buruknya hutan," terang Fahrizal.
"Kalau hutan terjaga maka hidup mereka bisa lebih baik," tambahnya.
Diteruskannya, menyadarkan kelestarian hutan adalah kepentingan bersama kepada masyarakat hutan, menjadi cara ampuh menjaga fungsi lindung dari hutan di Lampung.
"Karena semangat melestarikan hutan dengan edukasi kenaikan emisi gas rumah kaca, karbon, dan istilah-istilah lain, masih terdengar asing bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan," kata dia.
"Untuk itu, pendekatan yang berorientasi dengan kepentingan bersama dengan penyampaian menggunakan bahasa lokal adalah cara yang efektif untuk mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030," lanjut dia.
Cara dengan pendekatan lokal itu kemudian disambut baik oleh sosialisator Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faisol Nurofiq.
Kata dia, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain sangat diapresiasi.
"Menjawab masyarakat harus sejahtera memang harus mutlak disini," ujarnya.
"Tanpa itu semua, kita tentu akan susah mengimplementasikan hal yang beriringan itu," kata dia.
Dalam sekup kebijakan, kata dia, pemerintah telah mengkonsep adanya disinsentif untuk pihak yang memglimiter penggunaan gas rumah kaca.
"Dalam sekup kebijakan ada Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon," katanya.
"Artinya pihak-pihak yang telah berkontribusi memglimiter pengurangan gas rumah kaca harus ada disinsentifnya," paparnya.
"Detailnya ini lah yang akan sedang disusun teknisnya," jelas dia
(Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer)