Polres Lampung Utara Diskusi Antisipasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

"Suplai tidak merata di kabupaten lampura yang menjadi perhatian Pemkab," bebernya.

Dandim 0412 Lampura Letkol Inf Andi Sultan mengatakan adanya rencana kenaikan harga harus diantisipasi.

"Mau tidak mau harus dilaksanakan. Karena Bbm yang subsidi banyak tidak tepat sasaran,” katanya.

Inilah yang harus dilakukan pengawasan.

Pasalnya, ada SPBU dalam jangka waktu kurang satu jam sudah habis.

“Jangan main-main soal minyak. Dibeli oleh penjual dengan menggunakan jeriken. Jangan ada yang ngecor,” katanya.

Kasi Intelijen Kejari Lampung Utara I Kadek Dwi Ariatmaja menilai, 80 persen lebih BBM bersubsidi dinikmati dunia usaha dan ekonomi menengah ke atas, baik solar atau pertalite

“Ini akan berpeluang disimpangkan,” jelasnya.

Baca juga: BPS Lampung Catat Volume Bongkar Barang ke Luar Negeri Turun 65,4 Persen di Tahun 2021

Baca juga: Isu Kenaikan BBM Subsidi, Polres Lampung Barat Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Pengelola punya kewenangan soal distribusi jika tidak tepat sasaran atau penyimpangan.

"Bila tidak tepat, bisa dilakukan berupa penyegelan dan pencabutan izin,"

"Pertamina sudah siapkan aplikasi, kiranya digunakan ketika akan membeli BBM bersubsidi," tukasnya.

Sementara Adi Rasyid, perwakilan SPBU di Lampung Utara mengatakan pihaknya siap untuk mengawal soal distribusi BBM subsidi.

"Asalkan semua SPBU sama-sama mengawasi, mulai menggunakan aplikasi Pertamina," imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan paparan Menteri Keuangan, distribusi BBM subsidi sudah melampaui batas.

Kemudian, untuk pemakai banyak tidak tepat sasaran untuk jenis Pertalite ataupun Bio Solar.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)