Polres Lampung Utara Diskusi Antisipasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Polres Lampung Utara gelar diskusi mencari solusi atas antisipasi kenaikan harga BBM.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, diskusi untuk mencari solusi jika nantinya pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Wabup Lampung Utara Ardian Saputra mengaku, Pemkab terbuka dengan usulan-usulan untuk kepentingan masyarakat. 

Ia mengatakan, masukan dari mahasiswa dan pihak lainnya bagus, dan meminta semua pihak berfikir luas menghadapi kenaikan harga BBM.

"My Pertamina, belum ada sosialisasi di masyarakat di Lampung Utara," ujarnya, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Pemkab Mesuji Lampung Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di e-Katalog

Baca juga: PUPR Gelontorkan Rp 372 Juta untuk Tambal Sulam Jalan Rusak Pagar Dewa-Lombok Lampung Barat

Kabag Perekonomian Pemkab lampung Utara Anom Sauni mengaku, penyesuaian harga bbm menjadi perhatian Pemkab setempat, terkait dampak ke depan jika terjadi penyesuaian harga.

Upaya yang dilakukan akan, sedang dan telah dilakukan, antara lain akan mendorong agar penyaluran bantuan program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipercepat.

Dengan lancarnya penyaluran, tentu akan memengaruhi daya beli masyarakat. 

Kemudian langkah selanjutnya, mendorong pembangunan fisik yang didukung karya swakelola untuk mendorong daya beli masyarakat desa melalui dana desa. 

"Mengurangi beban masyarakat bidang pertanian, dengan cara memberikan bantuan kepada petani dengan tujuan Mingkatkan ekonomi produktif,"

“Gunakan lahan pekarangan gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabai,” imbuhnya.

Langkah berikutnya, Pemda akan lapor perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan secara berjenjang, dari kabupaten ke Provinsi ke pemerintah pusat.

Baca juga: Tiga Pemuda di Lampung Utara Tak Berkutik saat Tertangkap Basah Pesta Sabu

Baca juga: Pencuri Motor di Lampung Tengah Babak Belur Diamuk Massa

Sementara Kadis perdagangan Hendri mengatakan, soal penyesuaian harga bbm disikapi secara luas.

Dinas Perdagangan melakukan pengawasan soal pendistribusian bbm di Lampung Utara.  

"Kita berharap masukan dari rekan semua soal dampak kenaikan harga bbm. Di lampura ada 13 spbu,"

"Suplai tidak merata di kabupaten lampura yang menjadi perhatian Pemkab," bebernya.

Dandim 0412 Lampura Letkol Inf Andi Sultan mengatakan adanya rencana kenaikan harga harus diantisipasi.

"Mau tidak mau harus dilaksanakan. Karena Bbm yang subsidi banyak tidak tepat sasaran,” katanya.

Inilah yang harus dilakukan pengawasan.

Pasalnya, ada SPBU dalam jangka waktu kurang satu jam sudah habis.

“Jangan main-main soal minyak. Dibeli oleh penjual dengan menggunakan jeriken. Jangan ada yang ngecor,” katanya.

Kasi Intelijen Kejari Lampung Utara I Kadek Dwi Ariatmaja menilai, 80 persen lebih BBM bersubsidi dinikmati dunia usaha dan ekonomi menengah ke atas, baik solar atau pertalite

“Ini akan berpeluang disimpangkan,” jelasnya.

Baca juga: BPS Lampung Catat Volume Bongkar Barang ke Luar Negeri Turun 65,4 Persen di Tahun 2021

Baca juga: Isu Kenaikan BBM Subsidi, Polres Lampung Barat Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Pengelola punya kewenangan soal distribusi jika tidak tepat sasaran atau penyimpangan.

"Bila tidak tepat, bisa dilakukan berupa penyegelan dan pencabutan izin,"

"Pertamina sudah siapkan aplikasi, kiranya digunakan ketika akan membeli BBM bersubsidi," tukasnya.

Sementara Adi Rasyid, perwakilan SPBU di Lampung Utara mengatakan pihaknya siap untuk mengawal soal distribusi BBM subsidi.

"Asalkan semua SPBU sama-sama mengawasi, mulai menggunakan aplikasi Pertamina," imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan paparan Menteri Keuangan, distribusi BBM subsidi sudah melampaui batas.

Kemudian, untuk pemakai banyak tidak tepat sasaran untuk jenis Pertalite ataupun Bio Solar.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)