Korban Oknum ASN KDRT Lampung Barat Minta Bantuan Hotman Paris, 'Tolong Kami'

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Oknum ASN KDRT di Lampung Barat hanya divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Liwa, pihak korban protes hingga mencari bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris.

Vonis Pengadilan Negeri Liwa terhadap terdakwa oknum ASN KDRT di Lampung Barat Arta Dinata, dinilai tidak sebanding dengan perbuatannya. Pihak korban lantas bereaksi dengan mencari keadilan hingga ke Hotman Paris.

Keluarga korban meminta bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris melalui layanan Hotman 911, terkait vonis 8 bulan terdakwa oknum ASN KDRT di Lampung Barat.

Pihak keluarga korban oknum ASN KDRT di Lampung Barat menggelar Konferensi Pers di Lembaga Bantuan Hukum Liwa, Kamis (29/9/2022).

Melalui konferensi pers tersebut, Kuasa Hukum Hilda Rina dan seluruh keluarga korban meminta tolong kepada Hotman Paris untuk memberikan bantuannya terkait korban yang tidak mendapatkan keadilan.

Baca juga: Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Rencanakan Nama Lamban Pancasila untuk Gedung Budaya

Baca juga: Oknum ASN KDRT di Lampung Barat Divonis 8 Bulan, Kuasa Hukum Korban: Kami Sangat Kecewa

“Bapak Hotman Paris, tolong turun ke Lampung Barat untuk membantu kami,” katanya.

“Tolong kami, kami percaya Hotman 911 milik Bapak Hotman Paris,” lanjutnya.

Kalimat permintaan pertolongan terhadap Hotman 911 tersebut mereka lontarkan bersamaan saat konferensi pers.

Keluarga korban memohon kepada seluruh pihak khususnya Hotman 911 agar bisa membantu peninjauan terhadap vonis tuntutan 8 bulan terdakwa.

Karena, menurut mereka, vonis putusan 8 bulan penjara tidak sebanding dengan apa yang telah dialami korban selama tiga tahun mendapat KDRT.

Diketahui terdakwa sudah melakukan tindak KDRT terhadap korban dari tahun 2019 hingga 2022.

Keputusan vonis 8 bulan untuk terdakwa tersebut tentunya menimbulkan reaksi kecewa dari masyarakat maupun pihak korban.

Baca juga: Pemkab Lampung Barat Buka Layanan bagi Penderita HIV/AIDS di 12 Puskesmas

Baca juga: Pencemaran Lingkungan dari Sampah Ikan Mati di Danau Ranau Lampung Barat Berkurang

Hilda Rina selaku kuasa hukum korban saat konferensi pers menyampaikan rasa kecewanya terhadap putusan hakim yang tetap memvonis terdakwa dengan hukuman 8 bulan.

Ia mengatakan putusan tersebut belum mewakili atas apa yang dialami dan dirasakan korban selama mengalami KDRT dari terdakwa.

“Terus terang dengan hasil conis putusan tersebut kami tidak puas dan sangat kecewa,” kata Hilda.

“Keputusan 8 bulan penjara tersebut belum mewakili perasaan korban dan kondisi psikis yang Ia alami,” tambahnya.

Karena yang diketahui selain mendapatkan kekerasan dari terdakwa, korban juga mendapat ancaman pembunuhan dari terdakwa.

“Selain mengalami KDRT, korban juga mendapat ancaman pembunuhan dari terdakwa dengan barang bukti sebuah pisau lipat belati,” kata Hilda.

Sementara, Syaiful selaku saksi sekaligus saudara kandung korban mengatakan bahwa putusan 8 bulan ini bisa memicu krisis kepercayaan hukum di Indonesia.

Ia juga mengatakan pengadilan tidak mempertimbangkan kondisi psikis dan trauma yang dialami korban.

“Putusan ini bisa memicu krisis kepercayaan hukum di indonesia,” kata Syaiful.

“Dengan pertimbangan dan seluruh alat bukti yang sudah ada pun, hal tersebut tidak dibacakan dan tidak menjadi pertimbangan saat sidang,” tambahnya.

Syaiful juga mengatakan bahwa kasus ini bisa menjadi runtutan hukum untuk kasus KDRT lainnya di luar sana.

Menurutnya bisa saja terdakwa KDRT lainnya berfikir kedepannya dengan hanya meminta maaf saja vonis hukuman untuk terdakwa menjadi ringan.

Terakhir, korban NMS pun meminta dukungan untuk semua pihak agar dirinya bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya.

Ia juga meminta agar Kejaksaan Agung bisa meninjau hasil vonis putusan 8 bulan terhadap terdakwa.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)