APBD Lampung Utara Tahun 2023 Diproyeksi Alami Defisit Rp 17 Miliar

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Rancangan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Utara tahun 2023 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 17 miliar.

Hal ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara, dengan agenda penyampaian nota keuangan RABPD tahun 2023, Jumat 30 September 2022.

Dalam kesempatan itu, Budi Utomo Bupati Lampung Utara mengatakan untuk besarnya pendapatan dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 1.779.822.732.964.

Sedangkan untuk besarnya belanja daerah dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 1.740.378.590.256.

“Alokasi anggaran telah disajikan secara lengkap di nota keuangan, yang disampaikan kepada DPRD Lampung Utara,” katanya.

Baca juga: Pedagang Cabai di Pasar Kopindo Metro Keluhkan Sepi Pembeli Meski Harga Cabai Turun

Baca juga: Itera Sediakan Tiga Teleskop untuk Masyarakat Mengamati Bulan dan Benda Langit

Kemudian untuk pembiayaan lainnya ada sekitar Rp 50 miliar.

Sedangkan pengeluaran untuk lainnya sebesar Rp 32 miliar.

“Sehingga masih ada netto Rp 17.555.859.292,” ujarnya.

Ia mengatakan jika ditotal semua yang ada dalam RAPBD, maka terdapat defisit Rp 17 miliar pada tahun 2023.

“Hal ini akan tertutupi anggaran pembiayaan netto APBD tahun 2023,” ujarnya.

APBD ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah.

Apabila tidak berjalan, tentunya akan terganggu aktivitas perekonomian.

Diharapkan pembahasan berjalan efektif dan dapat segera disepakati.

Budi Utomo mengatakan APBD ini sebagai landasan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Lampung Utara kompak tidak menyampaikan pandangan fraksinya. 

Pertama Fraksi Demokrat, Joni Bedyal.

Pihaknya tidak sampaikan pandangan, di APDB kinerja OPD harus maksimal.

“Saya harap kegaiatan yang akan berdampak ke masyarakat banyak di OPD,” ujarnya.

Mukhlis dari Fraksi Golkar mengatakan masyarakat menghendaki pelayanan umum seperti jalan yang sudah rusak, paling tidak jalan yang berlubang ditimbun.

Untuk tidak diadakan pengerasan jalan melalui onderlagh, hanya batu kali, lebih baik batu belah.

Kesehatan, RSUD diperhatikan paling tidak 70 persen dekati pelayanan rumah sakit swasta.

Harapannya, bisa anggarkan sesuai PAD masing-masing. 

“Untuk Lampung Utara harapannya lebih baik,” ujar Dia.

Fraksi Golkar tidak sampaikan pandangan umum. 

Fraksi PAN, Matsani mengatakan untuk PPPK jangan sampai terjadi seperti di Kota Bandar Lampung. 

“Saya Sependapat dengan pendapat fraksi Golkar,” jelasnya.

Tabrani Rajab, dari fraksi PKB mengatakan kondisi keuangan ada beberapa persoalan. Untuk itu, Dia berharap pimpinan OPD dapat menggali pendapatan asli daerah. “menuntaskan persoalan defisit anggaran, pembinaan OPD bagaimana meningkatkan PAD,” jelas dia.

Untuk itu, Fraksi PKB juga Menyerahkan ke badan anggaran.

Rachmat Hartono PDI Perjuangan menyerahkan kepada komisi dan badan anggaran untuk membahas.

Dari fraksi Nasdem diwakili Dewi Murni menuturkan tidak memberikan pandangan, melainkan diserahkan kepada anggaran dan komisi.

Fraksi Demokrat, diwakili Herwan Mega mengatakan pendapatan hanya Rp 83 miliar, belum maksimal.

Berharap pajak ataupun retribusi minim. 

Jauh dibandingkan dengan data dilapangan, pendapatan perhari, perbulan bahkan pertahun jauh dihitung olehnya. 

Atas dasar itulah, pimpinan sidang paripurna, ketua DPRD Lampura Wansori mengatakan rapat lanjutan untuk pandangan fraksi dan jawaban Bupati Lampung Utara ditiadakan.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)