5 Tersangka Mafia Tanah di Lampung Selatan Terancam Tujuh Tahun Penjara

Sementara tersangka RA yang merupakan Notaris dan PPAT dilibatkan dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"RA diminta untuk membuat akta jual beli (AJB) yang isinya memuat keterangan palsu atas transaksi jual beli tersebut,"

Setelah tanah tersebut beralih kepemilikan kepada Saksi AM, obyek tanah tersebut kemudian diajukan penerbitan SHM kepada BPN Lampung Selatan.

Kemudian, tersangka FBM selaku juru ukur BPN diminta oleh saksi AM untuk tidak melapor atas penguasaan tanah di wilayah tersebut.

Pasalnya, wilayah tanah yang dijualbelikan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh pemukiman warga yang berjumlah 55 Kepala Keluarga.

"FBM sendiri dijanjikan uang tunai senilai Rp 2,5 juta oleh Saksi AM agar dapat menerbitkan SHM atas sebidang tanah tersebut," kata Reynold.

Setelah SHM tanah terbit, saksi AM kemudian melapor kepada kepala Desa Malangsari dan memasang plang kepemilikan di area tanah yang dimaksud.

Mengetahui hal tersebut, warga yang menguasai tanah secara fisik sejak tahun 1991 kemudian melapor kepada kepada Desa setempat.

Selanjutnya, warga yang dipimpin Kepala desa Malang Sari, Supriyadi melapor kepada Polda Lampung pada bulan April 2022.

Hasilnya, Polda Lampung menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni SJO, SJT, RA, SHN, dan FBM.

"Satu orang lain, yakni AM selaku pembeli tanah masih diperiksa sebagai saksi dan dilakukan pedalaman," kata Reynold.

Polda Lampung Tetakan 5 Tersangka

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menetapkan lima orang tersangka kasus mafia tanah yang memalsukan sertifikat tanah di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Hutagalung mengatakan, pihaknya menerima Laporan terkait kasus mafia tanah pada Bulan April 2022.

"Kami menerima laporan pada bulan april 2022 oleh warga bernama Supriyadi, yang merupakan kepala desa Malangsari," ujar Kombes pol Reynold Hutagalung, Jumat (30/9/2022).