Berita Lampung

Kades di Lampung Utara Tersangka Korupsi Bareng Anaknya, Pemkab Berhentikan Sementara

Seorang kades di Kabupaten Lampung Utara menjadi tersangka kasus korupsi bersama anaknya. Pemkab setempat memberhentikan sementara kades itu.

Penulis: anung bayuardi | Editor: Yoso Muliawan
Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi
Diberhentikan Sementara - Kejari Lampung Utara menahan kades Kinciran dan anaknya yang terlibat kasus korupsi. Pemkab Lampung Utara telah memberhentikan sementara kades tersebut. 

Tribunlampung.co.id, Lampung UtaraPemkab Lampung Utara memberhentikan sementara seorang kades yang menjadi tersangka kasus korupsi bersama anaknya. 

Pemkab Lampung Utara memberhentikan kades Kinciran berinisial JN setelah berstatus tersangka korupsi dana pengelolaan BUMDes ABT Holding Company tahun anggaran 2019-2021, bersama anaknya. 

Tersangka kades Kinciran tersebut telah ditahan oleh Kejari Lampung Utara.

"Kami berhentikan sementara dulu dari jabatannya," kata Inspektur Lampung Utara M Erwinsyah, Rabu (5/10/2022).

Erwinsyah menjelaskan pemberhentian secara tetap kades Kinciran masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Negeri Kotabumi. 

Baca juga: Kejati Lampung Periksa 6 Saksi Dugaan Korupsi Rertribusi Sampah DLH Bandar Lampung

Baca juga: Mantan Kades di Lampung Barat Jadi Tersangka Korupsi Dana Proyek Drainase dan Balai Desa

Erwinsyah mengungkapkan kasus korupsi ini terkuak berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Lampung Utara.

Laporan tersebut diserahkan ke Kejari Lampung Utara untuk diproses hukum.

Kepala Kejari Lampung Utara Mukhzan menjelaskan tersangka JN dan RI, anaknya, menggulirkan dana dari BUMDes secara pribadi.

Kedua tersangka meminjamkan uang kepada peminjam perorangan tanpa melalui mekanisme verifikasi, sehingga banyak peminjam fiktif yang bermasalah.

Hal itu bertentangan dengan pasal 12 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Lalu, pasal 10 AD/ART ABT Holding Company dan pasal 9 ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Lampung Utara.

Mukhzan menjelaskan, tidak ada laporan bulanan rekapitulasi jumlah peminjam dan setoran angsuran dari peminjam.

Baca juga: Setahun Kejati Lampung Usut Kasus Dugaan Korupsi KONI, tapi Masih Pendalaman

Baca juga: Kejati Lampung Usut Dana KONI Rp 30 Miliar Diduga Ditilep Jelang PON XX Papua

Laporan keuangan ABT Holding Company pada rekening tersisa saldo Rp 1.119.534,34.

“Perbuatan tersangka JN dan Ri tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana ABT Finance BUMDes ABT Holding Company,” ujar Kejari Lampung Utara didampingi Kasi Pidsus Roy S Andika Sembiring dan Kasi Intel, I Kadek Dwi Ariatmaja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved