Komisi III DPRD dan 6 Ketua Fraksi Bakal Bentuk Pansus Infrastruktur di Lampung Tengah

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Komisi III DPRD Lampung Tengah akan membentuk panitia khusus (pansus) infrastruktur sebagai pengawasan pembangunan di kabupaten ini.

Selama ini Komisi III DPRD Lampung Tengah telah melakukan berbagai pantauan di lapangan terkait pembangunan infrastruktur dan hasilnya justru ciptakan keluhan baru dari masyarakat.

Anggaran yang minim dan hasil yang tidak maksimal melandasi Komisi III DPRD Lampung Tengah membentuk pansus infrastruktur.

Hal tersebut dinyatakan oleh Lambok Nainggolan selaku anggota Komisi III DPRD Lampung Tengah.

Lambok mengatakan, Komisi III telah mengevaluasi kinerja pemkab menangani masalah infrastruktur melalui Dinas Bina Marga dan dinas terkait.

"Infrastruktur memang menjadi perhatian Komisi III dari tahun ke tahun," ujar Lambok yang juga Ketua Fraksi PDIP.

Baca juga: Breaking News Lantai Dasar Lampung City Mall Kebakaran, Petugas Masih Berjibaku Padamkan Api

Baca juga: KPw Bank Indonesia bersama Pemprov Lampung Lakukan Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Pesawaran 

Lambok Nainggolan mengaku, memang pengerjaan infrastruktur di Lampung Tengah hanya menggunakan anggaran sedikit.

Namun jika ditambah dengan pengerjaannya yang asal dan terburu-buru, maka hasilnya makin tidak maksimal bahkan memprihatinkan.

Lambok Nainggolan mengaku prihatin atas hasil kinerja dinas yang menangani infrastruktur di Lampung Tengah.

"Dari hasil kinerja yang memprihatinkan ini, kami tidak akan tinggal diam dalam pengawasan," ujarnya kepada Tribun Lampung, Selasa (15/11/22).

Maka atas kejadian ini, lanjutnya, anggota Komisi III telah membicarakannya dengan para ketua fraksi untuk dibentuknya pansus infrastruktur.

"6 ketua fraksi yang terdiri dari Partai PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS sepakat terbentuknya pansus infrastruktur," ujar Lambok Nainggolan.

Dari pansus infrastruktur ini, lanjutnya, akan berorientasi pada pengawasan dan pendalaman terkait masalah pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah.

"Nantinya pansus ini akan menghasilkan rekomendasi dan acuan untuk Pemkab Lampung Tengah terkait pengerjaan infrastruktur," ujar salah satu anggota Komisi III DPRD tersebut.

Jembatan Way Billu Kembali Rusak Usai Dibangun Kembali

Baru diserahterimakan satu pekan, jembatan Way Billu di Kampung Buyut Ilir mengalami kerusakan di tanggul penahan tanah,

Menurut anggota Komisi III Indra Jaya menjelaskan dirinya sudah meninjau jembatan Way Billu dan didapati pembangunannya terkesan tidak sesuai yang diharapkan.

“Kami sudah meninjau Jembatan Way Billu kondisinya rusak di bagian tanggul dan memang ambrol," katanya.

Dari konstruksi jika diamati secara visual terkesan asal dan hasilnya tidak maksimal” kata Indra.

Kemudian, Indra Jaya meminta kepada pihak rekanan untuk menyikapi peristiwa ini dengan memperbaiki tanggul penahan tanah badan jalan jembatan.

“Jelas harus diperbaiki, karena saya melihat dari bahan tanggul sudah tidak maksimal,” ujarnya.

Komisi III berharap kepada pihak terkait untuk memperbaiki dengan kualitas yang lebih baik.

“Meski pun ini masih masa pemeliharaan yang rusak ya harus diperbaiki sesuai kategorinya,” kata Indra Jaya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi rusak diperlihatkan di sebelah barat tanggul penahan tanah jembatan Way Billu yang ambrol.

Kemudian, di tanggul penahan tanah sebelah timur sudah mulai retak yang apabila dibiarkan akan menimbulkan masalah.

Diketahui, setelah tahun lalu jembatan hancur diterjang air pasang, jembatan Way Billu dibangun kembali menggunakan anggaran APBD Lampung hampir Rp 5 miliar.

Baca juga: Puluhan Tenaga Inseminator Lampung Tengah Pertanyakan Pendataan P3K

Baca juga: Satnarkoba Polres Lampung Tengah Tangkap 2 Kurir dan 1 Pengedar Sabu Asal Lampung Utara

Namun sayang, baru sepekan diserahterimakan dan dipergunakan oleh warga untuk melintas, tanggul penahan tanah sudah ambrol akibat hujan lebat bulan Oktober lalu.

Indra Jaya mengatakan, pembangunan Jembatan Way Bileu di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah tidak selayaknya dibangun dengan asal-asalan.

"Peran dan fungsi jembatan ini sangat penting, maka pembangunannya harus maksimal," katanya.

Bagaimana tidak, sambungnya, banyak kendaraan yang terhambat atas kerusakan jembatan dan harus memutar untuk mencapai tujuan.

Indra Jaya mengatakan, didapati dinding penahan tanah jembatan Provinsi Lampung yang baru sepekan berstatus serah terima sementara pekerjaan (provisional hand over-PHO) ini, ambrol.

Sedangkan, lanjutnya, anggaran pembangunan jembatan provinsi ini hampir mencapai Rp 5 miliar yang diketahui dikerjakan oleh CV Bangun Karya Sakti dari Bandar Lampung.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menilai pengerjaan jembatan asal-asalan.

"Pengerjaannya terlihat asal-asalan. Pengawasannya juga kurang. Kita akan cek langsung ke lapangan," katanya.

Terkait langkah yang akan dilakukan DPRD Lampung Tengah, sambung Sumarsono, pihaknya akan berkirim surat kepada Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Lampung.

"DPRD akan mengambil langkah dengan mengirim surat ke provinsi agar diperbaiki," katanya.

Sumarsono mengaku pihaknya belum bisa mengambil tindakan melaporkan ke aparat penegak hukum karena masih dalam masa perawatan, tepatnya enam bulan masa perawatan.

Berdasarkan penelusuran di LPSE Lampung, jembatan penghubung Kecamatan Gunung Sugih-Kotagajah ini dikerjakan CV Bangun Karya Sakti dengan nilai kontrak Rp 4,87 miliar.

(Tribunlampung.co.id/Fajar Ikhwani Sidiq)