Breaking News:

Pemilu 2024

Perkembangan Perkara Gugatan Raden Muhammad Ismail terhadap Ketua DPD Demokrat Lampung

Tim Penasihat Hukum DPD Partai Demokrat Lampung memberikan keterangan terkini terkait gugatan Wakil Ketua DPRD Lampung terhadap Ketua DPD Demokrat.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi
Tim Penasihat Hukum DPD Partai Demokrat Lampung, Maina Rosmala Dewi. Perkembangan perkara gugatan Raden Muhammad Ismail terhadap Ketua DPD Demokrat Lampung. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Tim Penasihat Hukum DPD Partai Demokrat Lampung, Maina Rosmala Dewi memberikan keterangan terkini terkait gugatan Wakil Ketua DPRD Lampung Raden Muhammad Ismail atas tudingan perbuatan melawan hukum terhadap Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Edy Irawan Arief.

Dewi mengatakan persidangan gugatan Raden Muhammad Ismail, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 17 November 2022 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. 

"Sidang yang sedianya di gelar pada pukul 10.00 WIB kemudian di skors oleh majelis hakim hingga pukul 13.00 WIB, di karenakan kuasa penggugat tidak hadir kemudian di wakili kuasa substitusi akan tetapi surat kuasa substitusi belum di daftarkan ke PTSP Pengadilan Negeri," kata Maina Rosmala Dewi melalui keterangan tertulis pada, Sabtu (19/11/2022).

"Menurut kami tim kuasa hukum tergugat nampak ketidak seriusan penggugat dalam menjalani proses persidangan," imbuhnya.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan alur dalam persidangan sebelumnya.

"Dalam persidangan penggugat mengajukan 2 bukti surat berupa surat dari mahkamah partai Demokrat Nomor : 01/INT/MPD/X/2022 tertanggal 14 oktober 2022. 

Baca juga: Ini Syarat Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024 KPU Pringsewu

Baca juga: Kejar Mainan, Bocah 6 Tahun di Bandar Lampung Meninggal setelah Tergelincir

Perihal tanggapan surat permohonan Raden Muhammad ismail dan surat dari Raden Muhammad ismail kepada Mahkamah Partai Demokrat tanggal 29 september 2022.

"Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kami kuasa hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung berpendapat justru bukti tersebut melemahkan dalil Penggugat dan menguatkan dalil tergugat," kata dia.

"Terlihat jelas surat dari Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat tertanggal 14 oktober 2022, menolak untuk menindak lanjuti dalam acara penyelidikan, verifikasi dan acara persidangan oleh majelis hakim mahkamah partai Demokrat," terangnya.

Dengan alasan kata Dewi, perkara yang Raden Muhammad ismail laporkan ke Mahkamah Partai Demokrat adalah hak mutlak dari DPP setelah mendapatkan usulan dari DPD.

"Sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 22 ayat 4 jo Anggaran Rumah Tangga pasal 15 ayat 1 Jo surat Petunjuk Pelaksana DPP Partai Demokrat No.101/JUKLAK/ DPP.PD/VII/2019.

"Tentang Persyaratan dan Mekanisme pengajuan dan penetapan unsur Pimpinan DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota serta pengajuan pimpinan fraksi partai Demokrat tertanggal 25 juli 2019. 

"Angka V “ pergantian pimpinan dewan dan pimpinan fraksi, butir A: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dapat melakukan pergantian pimpinan dewan sesuai kebutuhan partai.

"Butir F : DPD Partai Demokrat dapat mengusulkan kepada DPP partai Demokrat untuk pergantian pimpinan dewan," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved