Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Lampung Tahun 2022 Menjadi 41,30 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada Triwulan III 2022 untuk Lampung mencatat kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan yang cukup berarti.

Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto mengatakan,  indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan sebesar 33,35 persen.

"Indeks literasi keuangan masyarakat Lampung menjadi 41,30 persen di 2022 dari sebelumnya  30,97 persen pada 2019," kata Bambang dalam Pemaparan Kinerja Industri Jasa Keuangan di Lampung Triwulan 3 tahun 2022, Senin (28/11/2022).

Lebih lanjut mengenai indeks inklusi keuangan menunjukkan peningkatan 20,78 persen.

Menjadi 74,81 persen di 2022 dibandingkan 2019 lalu sebesar 61,94 persen," paparnya.

Hal tersebut menjadikan Lampung memiliki peningkatan indeks literasi keuangan ke-3 terbesar se- Sumatera. Setelah Bangka Belitung dan Sumatera Utara. 

Baca juga: Sebanyak 89 Desa di Mesuji Lampung Selesai Laporkan Aset Desa

Baca juga: Jajanan Unik Asal Mesuji Lampung, Kerupuk Telur Asin Harga Cuma Rp 10 Ribu/Bungkus

Untuk indeks inklusi keuangan juga terbesar ke-3 se-Sumatera setelah Jambi dan Bangka Belitung.

“SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten," ujarnya.

Jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 - 79 tahun. 

Hasil SNLIK 2022 selain menunjukkan peningkatan indeks yang on the track untuk mencapai target 2024, menurut Bambang juga mengurangi gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi. 

Secara nasional indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding 2019 yang hanya 38,03 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding 2019 yaitu 
76,19 persen.

Dalam hal ini pihaknya tetap terus mendorong keberlanjutan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Lampung.

Baik melalui kegiatan edukasi maupun penyediaan layanan dan produk yang semakin terjangkau oleh masyarakat. 

Bambang mengatakan, upaya ini dilakukan secara bersama oleh OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan stakeholder terkait.