Berita Terkini Nasional

KPK Ungkap Bupati Bangkalan Kantongi Uang 5,3 Miliar dari Dugaan Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron ditetapkan tersangka dugaan suap lelang jabatan oleh KPK bersama lima orang lainnya.

Tribunnews.com
KPK jumpa pers penetapan Bupati Bangkalan tersangka suap lelang jabatan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022) dini hari. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - KPK mengumumkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron ditetapkan tersangka dugaan suap lelang jabatan oleh KPK bersama lima orang lainnya.

Adapun tersangka lain dugaan suap lelang jabatan yang ditetapkan tersangka oleh KPK selain Bupati Bangkalan adalah Kepala Badan Kepegawaian Bangkalan Agus Eka Leandy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangkalan Wildan Yulianto, sN Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bangkalan Achmad Mustaqim.

Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangkalan Hosin Jamili dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan Salman Hidayat.

"Diawali dengan adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dan data sehingga ditemukan adanya peristiwa pidana berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022) dini hari.

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan bahwa dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, Abdul Latif memiliki wewenang di antaranya untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para ASN di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.

Baca juga: KPK Kembali Periksa 3 Saksi Kasus Suap Unila, dari Bupati hingga Anggota DPR RI

Baca juga: KPK Periksa Dosen ITB Terkait Kasus Korupsi PMB Unila yang Menyeret Karomani Cs

Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah Abdul Latif membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4.

Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif kemudian meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.

Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh Abdul Latif yaitu Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili, dan Salman Hidayat.

"Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan," kata Firli.

KPK mengungkapkan bahwa untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan Abdul Latif.

Selain itu, KPK turut menduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh Abdul Latif karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar," ujar Firli.

Firli mengatakan uang yang diterima Abdul Latif, dipergunakan olehnya untuk keperluan pribadi, di antaranya untuk survey elektabilitas.

"Di samping itu, tersangka juga diduga menerima pemberian lainnya diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik," kata Firli.

Atas perbuatannya, AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, RALAI sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

(Tribunlampung.co.id)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved