Disdikbud Metro Tetap Terapkan Prokes saat KBM di Sekolah Meski PPKM Dicabut

Sehingga dapat memulihkan perekonomian dengan cepat.

“Karenanya ada beberapa hal yang harus tetap dipatuhi masyarakat, salah satunya tetap mentaati protokol kesehatan (Prokes). Kemudian untuk kegiatan yang bersifat mengundang keramaian, masih tetap memerlukan surat rekomendasi dari satgas Covid-19,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bangkit mengungkapkan, bahwa kendati PPKM dicabut pemerintah tetap harus menyediakan vitamin dan obat-obatan di fasilitas kesehatan.

Baca juga: IRT Tenaga Honorer di Metro Lampung Terlibat Narkoba Terancam Dipecat

Selain itu, pemerintah juga tetap harus mendorong percepatan vaksinasi booster serta melakukan monitoring kasus Covid-19.

“Selain tetap menjaga prokes, monitoring kasus, penyediaan obat dan vitamin, serta pemberian vaksinasi booster, juga harus dijaga” pesannya.

Tak hanya itu, lanjut Bangkit, untuk pemberian bantuan sosial (bansol) juga kan tetap dilakukan.

"Ini juga bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan untuk mencabut status PPKM tersebut dilakukan melihat dari tingginya imunitas masyarakat.

Selain itu juga kesiapan kapasitas kesehatan yang ada dimasing-masing daerah.

“Jadi, dengan banyak pertimbangan kita mulai mencabut status PPKM itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” bebernya.

Ia menambahkan, dengan dicabutnya status PPKM tersebut maka pemberlakuan jam malam, dan peraturan mengunjungi pusat perbelanjaan yang berlaku di masa PPKM tidak ada lagi diberlakukan.

"Jadi, semua denda yang ada di masa PPKM, dulu sudah ditiadakan, dan kembali seperti sebelum pandemi,” tukasnya.

Diketahui, Status PPKM di Indonesia telah resmi dicabut.

Pencabutan status PPKM tersebut berdasarkan Inmendagri No. 53 tahun 2022,tentang pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 pada masa transisi menuju Endemi.

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Humam Ghiffary)