Pemkab Pesisir Barat Lampung Sosialisasi Warga Imbau Berani Laporkan Kasus Asusila 

 
 
Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Guna mencegah kekerasan dan minimalisir kasus asusila terhadap anak  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Pesisir Barat Lampung akan terus melakukan sosialisasi di sekolah.

" Pada 2023 ini kita akan tetap akan lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada dan masyarakat," ucap Nur Aini Kabid PPA pada DP3AKB Pemkab Pesisir Barat Lampung, Selasa (17/1/2023).

Dijelaskanya, sosialisasi tersebut bermaksud untuk menimalisir serta mencegah asusila dan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Ditambahkanya, sejauh ini tingkat efektivitas dari dari sosialisasi tersebut cukup tinggi.

Terbukti tingkat kesadaran masyarakat saat ini meningkat terhadap kasus yang menimpa anak-anak.

Selama ini kata Nur Aini, kasus kekerasan dan kasus asusila masih dianggap tabu oleh masyarakat.

Baca juga: Selama 2022 Polres Lampung Utara Menangani 31 Kasus Tindak Asusila

Baca juga: Ada 11 Kasus Asusila di Metro Lampung selama 2022, Pelaku Mayoritas Pacar

Selain itu masyarakat juga merasa ketakutan dan kebingungan harus melapor kemana dan dengan siapa.

" Dengan adanya sosialisasi yang kita adakan, akhirnya mereka berani melapor dan paham harus melapor dimana," kata dia.

Sehingga, akhir akhir ini banyak kasus asusila di bawah umur mencuat di Pesisir Barat Lampung

Lanjutnya, saat ini masyarakat juga sudah sadar ketika ada kasus asusila atau kekerasan anak dibawah umur bukan hanya pihak keluarga yang bisa melaporkan. Namun bisa juga dilaporkan oleh tetangga atau orang lain yang mengetahui.

" Mungkin selama ini masyarakat juga masih merasa ketakutan kalau melapor, setelah kita lakukan sosialisasi mereka berani karena merasa dilindungi," ucapnya.

Sebab kata dia, pihaknya selalu mendampingi korban asusila sampai kasus tersebut selesai.

Selain itu pihaknya juga memberikan pendampingan pisikologi agar korban sembuh dari trauma yang dideritanya.

" Kita selalu mendampingi korban termasuk pendampingan psikologi, kalau tidak bisa kita tangani di kabupaten pasti akan kita rujuk ke tingkat yang lebih tinggi dan fasilitasnya lebih memadai," bebernya.