DPRD Lampung Barat Dukung Penerapan KTP Digital

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Barat, Nopiyadi mengapresiasi langkah Pemkab Lampung Barat dalam penerapan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut anggota DPRD Lampung Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nopiyadi, penerapan KTP digital ini merupakan langkah tepat dalam menghadapi era digitalisasi.

“Terkait penerapan IKD di Lampung Barat sebagai mana menindaklanjuti keputusan Kemendagri No 72 tahun 2022, tentunya kita harus apresiasi itu,” kata Nopiyadi yang dukung KTP digital, Minggu (19/2/2023).

“Mau tidak mau, suka tidak suka, ini semua dilakukan dalam rangka untuk menghadapi perkembangan zaman atau era digitalisasi,” terusnya.

Nopiyadi mengatakan, saat ini sudah banyak identitas kependudukan lain yang sudah mulai diterapkan dalam bentuk digital.

Contohnya seperti BPJS yang saat ini tidak perlu mencetak kartu, cukup menunjukan barcode online, masyarakat sudah bisa mengakses.

Baca juga: Masyarakat Lampung Barat Sebut Penggunaan Aplikasi KTP Digital Sangat Mudah

Selain itu ada juga Perbankan, saat ini sudah banyak juga transaksi di perbankan yang dilakukan secara digital atau tanpa ATM.

“Oleh karena itu, sangat lucu jika pemerintah daerah tidak merespon pengajuan penerapan IKD,” kata Nopiyadi.

“Karena kalau yang lain bisa kenapa identitas yang menjadi pokok dasar ini tidak bisa dan belum teralisasi,” tambahnya.

Menurutnya, penerapan IKD untuk wilayah Lampung Barat ini sudah layak, namun hal itu tidak bisa disamakan secara merata.

“Karena secara SDM, wilayah, dan fasilitas, Kabupaten kita masih jauh dibanding kota-kota maju di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Nopiyadi, Pemkab Lampung Barat juga harus busa mempertimbangkan penerapan ini secara matang.

Tentunya dengan melihat kelebihan dan kekurangannya dari IKD atau yang biasa disebut KTP Digital ini.

Pemkab Lampung Barat harus bisa mensosialisasikan hal tersebut secara menyeluruh ke masyarakat Lampung Barat.

“Pihak pemerintah daerah harus bertahap mensosialisasikan terkait penerapan ini ke seluruh masyarakat,” jelas Nopiyadi.