Pemilu 2024
Pengaduan soal Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP Meningkat
Jelang Pendaftaran Bawaslu di 29 Provinsi, jumlah pengaduan di DKPP meningkat aduan itu terkait pelanggaran KEPP (Kode Etik Penyelenggara Pemilu)
Penulis: Riyo Pratama | Editor: soni
lihat foto
Tribun Lampung/ Riyo Pratama
M. Tio Aliansyah, anggota DKPP, saat menyampaikan materi bersama 25 media cetak dan online di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung
Sementara data perkara di Lampung menurutnya berada di urutan ke-13 dari jumlah total perkara di 22 Provinsi.
"Berdasarkan data perkara KEPP tingkat provinsi tahun 2022-2023, Provinsi Lampung berada di urutan ke-13 dari 22 Provinsi yang dicatat sebagai perkara," ucapnya.
Menurut M. Tio Aliansyah, sukses kelembagaan DKPP bukan diukur dari derasnya jumlah pengaduan dan/atau perkara persidangan.
“Karena itu, program sosialisasi dan edukasi pendidikan kode etik penyelenggara pemilu akan diperluas untuk menjangkau semua stakeholders pemilu secara nasional,” Pungkasnya.
( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Pemilu 2024
| Susunan Komisi DPR RI dari Dapil Lampung |
|
|---|
| Daftar Harta Kekayaan Anggota DPR RI Dapil Lampung, Kader PKB Paling Kaya |
|
|---|
| Harta Kekayaan Ahmad Junaidi Auly, Anggota DPR RI Dapil 1 Lampung |
|
|---|
| Daftar Harta Kekayaan Ahmad Muzani, Anggota DPR RI Dapil 1 Lampung |
|
|---|
| Daftar Harta Kekayaan Hanan A Rozak, Anggota DPR RI Dapil Lampung 2 |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.