DPRD Pesisir Barat Lampung Meminta Gaji Aparatur Desa di Pesisir Barat Segera Dibayarkan

Selaku ketua PPDI kata Agus, dirinya merasa memiliki beban moral kepada rekan sejawatnya.

Lantaran dirinya sering menjadi tempat rekan aparatur desa bertanya perihal kapan gaji mereka akan dibayarkan.

Terlebih tidak lama lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri yang tentunya kebutuhan akan lebih melonjak.

"Jadi kami aparatur Pekon di Pesisir Barat ini sudah 6 bulan belum gajian, dari Oktober 2022 hingga April 2023 belum juga ada kejelasan," kata dia.

"Kami selalu dituntut untuk kerja tapi tidak digaji," sambungnya.

Dirinya menegaskan, jika belum juga ada kejelasan dari dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat perihal kapan gaji mereka akan dibayarkan.

Pihaknya akan menggelar aksi damai di Komplek Perkantoran Pemerintah Pesisir Barat.

" Jadi kalau dinas terkait tidak ada kepastian kapan gaji kami dibayarkan, kami akan menggelar aksi di depan kantor Pemkab Pesisir Barat," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pesisir Barat, Mustafiri membenarkan gaji seluruh aparatur Pekon (Desa) di Pesisir Barat belum dibayarkan.

"Kalau masalah gaji atau insentif aparat Pekon yang ada di Pesisir Barat ini memang benar belum dibayar oleh pemda," ucapnya.

Bahkan sampai bukan April 2023 gaji mereka belum juga ada kepastian kapan akan dibayar.

Menurutnya, bukan hanya gaji aparatur desa saja yang belum dibayarkan.

Bahkan gaji seluruh Peratin (Kepala Desa) yang ada di Pesisir Barat juga belum dibayarkan.

Dirinya berharap agar Pemerintah Pesisir Barat sigap mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Agar tanggungan perangkat Pekon bisa lebih diringankan. Terlebih sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri.