Belum Digaji Selama 6 Bulan, Perangkat Desa di Pesisir Barat Lampung Gelar Aksi Damai

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Ratusan perangkat desa di Pesisir Barat, Lampung, menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Senin (10/4/2023).

Aksi damai tersebut dilakukan untuk menuntut hak mereka atas pembayaran gaji yang belum dibayarkan sejak Oktober 2022.

Masa aksi yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat itu mendesak agar Pemkab Pesisir Barat segera melunasi gaji mereka yang tersendat selama enam bulan.

"Dari bulan Oktober 2022 hingga saat ini, hak kami belum terbayarkan. Sementara kewajiban kami melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah kami lakukan," ucap Kordinator aksi, Insan Sukri dalam orasinya.

Dikatakannya, para perangkat desa di Pesisir Barat merasa sudah dizolimi oleh Pemkab Pesisir Barat.

Baca juga: Besok Ratusan Perangkat Desa Pesisir Barat Lampung Unjuk Rasa Tuntut Pembayaran Gaji

Sebab, hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan gaji mereka akan dibayarkan, terlebih sebentar lagi akan menghadapi momen Lebaran.

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 menyebutkan bahwa gaji atau insentif perangkat desa harus dianggarkan setiap bulan.

"Kami menggelar aksi untuk menuntut hak kami, jerih payah dan keringat kami untuk dibayarkan," tegasnya.

Sambil membawa sepanduk tuntutan, para perangkat desa itu terus meminta agar tuntutan mereka dikabulkan.

Ketegangan sempat terjadi saat massa aksi ingin bertemu langsung dengan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal.

Namun justru tuntutan mereka itu langsung disambut oleh Kasat Pol PP Pesisir Barat, Cahyadi Muiz.

Ia mengatakan, bahwa saat ini bupati sedang tidak berada di tempat dan sedang melakukan dinas luar.

Cahyadi menawarkan agar massa aksi menemui sekretaris daerah saja untuk membahas permasalahan tersebut.

"Kami minta Bupati Pesisir Barat yang terhormat menemui kami langsung di sini, jangan cuma waktu kampanye saja," ucap Agus Rikardo, Ketua PPDI Pesisir Barat.

"Jika memang harus Sekda, kami minta dia yang datang menemui kami di sini, agar semua massa bisa mendengar apa yang disampaikan, bukan perwakilan," sambungnya.

Baca juga: Soal Tunggakan 40 M Insentif Perangkat Desa, Begini Tanggapan DPRD Lampung Timur