Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Cabut Status Darurat Global

Tribunlampung.co.id - Organisasi kesehatan dunia atau WHO telah mencabut status darurat global pandemi Covid-19.

Pencabutan status darurat pandemi Covid-19 secara global disampaikan oleh Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers pada Jumat (5/5/2023).

"Dengan harapan besar, saya nyatakan Covid-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global," ujar Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dikutip dari Tribunnews.

Selanjutnya WHO mengizinkan masyarakat dunia untuk kembali hidup normal seperti saat sebelum ada Covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan selama setahun terakhir ini, kondisi kasus Covid-19 cenderung menurun disertai meningkatnya kekebalan populasi dari vaksinasi dan infeksi.

Selain itu juga terjadi penurunan angka kematian, dan berkurangnya tekanan pada sistem kesehatan.

"Tren ini telah memungkinkan sebagian besar negara untuk hidup kembali seperti yang kita ketahui sebelum Covid-19," kata dia dalam keterangan resminya.

Meski Covid-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global.

Tedros mengingatkan, bukan berarti Covid-19 berakhir sebagai ancaman kesehatan global. 

Virus ini ada di sini untuk tinggal, itu masih membunuh, dan masih berubah. 

Risiko munculnya varian baru yang menyebabkan lonjakan baru dalam kasus dan kematian tetap ada.

Namun untuk saat ini  WHO menyarankan negara-negara seluruh dunia beralih ke penyakit menular lainnya yang juga berpotensi untuk jadi pandemi. 

"Artinya, sudah waktunya bagi negara-negara untuk beralih dari mode darurat ke penanganan Covid-19 bersama dengan penyakit menular lainnya," kata dia.

Strategi Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia telah membuat strategi pasca pencabutan pandemi Covid-19.

Strategi pertama yang akan dilakukan yakni berkomunikasi dengan pihak terkait seperti perwakilan WHO di Indonesia soal waktu yang tepat untuk mencabut status pandemi di Tanah Air.

"Bersama para ahli epidemiologi dan WHO Indonesia melakukan kajian atas situasi di Indonesia dan saat yang tepat untuk mencabut status pandemi," kata Tarmizi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (6/5/2023).

Lalu strategi kedua adalah melakukan pemantauan jika ada varian baru Covid-19 di Indonesia.

Sehingga, ketika adanya varian baru yang muncul di Indonesia fasilitas kesehatan dan obat-obatan telah tersedia.

"Tetap terus memperkuat surveilans deteksi kasus Covid-19 di masyarakat, pemantauan varian baru melalui pemeriksaan genom sekuensing dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta mempersiapkan kebijakan kesehatan lainnya, sebagai upaya ketahanan kesehatan nasional dan kesiapsiagaan atas future events lainnya," papar Tarmizi.

Selanjutnya, strategi terakhir adalah mengedukasi masyarakat bahwa meski status pandemi Covid-19 di Indonesia telah dicabut.

Tarmizi menginginkan agar masyarkat tetap waspada.

Hal tersebut perlu dilakukan lantaran masih banyak kelompok renta, pasien dengan komorbid, serta anak-anak dan balita yang masih beresiko terpapar virus corona.

"Sehingga vaksinasi harus tetap dilakukan, termasuk prokes penggunaan masker bagi yang sakit maupun tempat-tempat kerumunan," jelasnya.

Di sisi lain, Tarmizi mengungkapkan pemerintah tetap akan memperhatikan hasil Komite Kedaruratan yang merekomendasikan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan Dirjen WHO yang setuju terkait pencabutan status darurat global Covid-19.

"Pemerintah juga tengah menyiapkan tatakelola Covid-19 ke depan sesuai dengan Strategi Kesiapsiagaan dan Respon Covid-19 untuk tahun 2023-2025 yang telah disiapkan oleh WHO sebagai pedoman negara-negara dalam melakukan transisi ke manajemen Covid-19 jangka panjang," katanya.

Tarmizi mengatakan Kemenkes juga telah berkonsultasi dengan WHO Jenewa maupun Jakarta terkait persiapan transisi pandemi Covid-19.

"Kita juga telah berkonsultasi dengan Dirjen WHO dan tim WHO baik di Jenewa dan Jakarta untuk Indonesia mempersiapkan transisi pandemi beberapa waktu lalu bahkan sebelum pencabutan status PHIEC diumumkan," pungkasnya.

Jusuf Kalla Terpapar Covid-19

Kabar kurang mengenakkan datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, yakni Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla dikabarkan terkena Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan PSBM atau Penasihat Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, Aksa Mahmud.

Aksa Mahmud mengungkapkan kabar tersebut setelah Jusuf Kalla tak dapat hadir dalam acara PSBM ke-XXIII.

"Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa hari ini Pak JK tidak sempat hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita," kata Aksa Mahmud dalam sambutannya di PSBM ke-XXIII, Minggu (30/4/2023).

"Selama 22 kali pelaksanaan pertemuan seperti ini beliau selalu hadir. Nanti pertemuan ke-23 tidak hadir karena kondisi kesehatan," 

Meski positif Covid-19, kondisi Jusuf Kalla disebut dalam keadaan baik-baik saja.

“Tapi sebenarnya beliau sehat, cuman saya tahu bahwa istrinya yang bisiki dokter, 'dok, jangan kasih izin bapak ke Makassar', jadi itu bukti cintanya seorang istri untuk menjaga suaminya agar tidak capek," sambung Aska Mahmud.

Aksa Mahmud menyebut jika Jusuf Kalla kelelahan lantaran empat hari berturut-turut, pergi ke beberapa kota untuk mengurus pekerjaan.

“Saya tahu pak Jusuf ini, beliau kecapean karena beliau masih bekerja seperti anak muda. Bayangkan empat hari berturut-turut keliling, sempat ke Kamboja, diajak saya ke Kamboja saya bilang malas,

sudah pernah saya ke Kamboja dua kali. Selepas itu beliau (JK) langsung ke Bandung, setelah itu ke Yogyakarta, balik dari sana, langsung sakit," cerita Aksa Mahmud.

Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah pun ikut mengungkapkan kondisi terkini JK.

Saat ini, Jusuf Kallah tengah berada di rumah dengan kondisi baik.

“Kondisi baik-baik saja. Istirahat di kediaman,” ungkap Husain.

"Aktifitas lebih memilih membaca di perpustakaan pribadi dan menuliskan catatan hariannya," tuturnya.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)