DPRD Minta KPU Pesisir Barat Lampung Terbuka Soal DPSHP yang Melonjak Signifikan

Terkait indikasi adanya pemilih siluman tersebut, pihak Bawaslu sudah memberikan rekomendasi perbaikan pada saat pleno ditingkatkan Pekon (Desa) hingga pleno Kecamatan.

" Namun pada saat kawan-kawan Panwascam memberikan saran perbaikan, ternyata tidak dijalankan oleh PPK," ungkapnya.

" Teman-teman PPK mengatakan bahwa itu sudah perintah dari KPU," sambungnya.

Irwansyah, sangat menyayangkan sikap KPU Pesisir Barat tersebut.

Sebab kata dia, jika temuan Bawaslu di lapangan terkait daftar mata pilih itu tidak diakomodir oleh KPU, artinya Pleno ditingkatkan Pekon (Desa) dan pleno Kecamatan itu lebih baik ditiadakan.

Devisi Sumberdaya Manusia, Parmas dan Sosialisasi KPU Pesisir Barat, Zairi Opani, mengatakan, pihaknya akan mempelajari temuan yang telah disampaikan Bawaslu tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Berkaitan dengan yang telah disampaikan Bawaslu kami minta data nya, akan kami pelajari dan akan kami perbaikan," Ucap Zairi.

"Kita sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan Bawaslu artinya kita sama-sama bekerja," lanjutnya.

Diketahui, pada Pemilu 2019 yang Daftar Pemilih Tetap di Pesisir Barat Lampung ada 108.258 pemilih.

Lalu, pada Pilkada 2020 yang lalu Daftar Pemilih Tetap Pesisir Barat yakni berjumlah 107.150 pemilih.

Kemudian, untuk Pemilu 2024 KPU Pesisir Barat Lampung menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu sebanyak 120.325 daftar mata pilih.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)