Bacaleg PKB Bandar Lampung Mengaku Diminta Rp 70 Juta untuk Dapatkan Nomor Urut

"Saya chat dan pengurus lainnya terkait itu, dan ada salah satu staf mengatakan bahwa tidak ada dana tambahan terkait nomor urut," tuturnya.

Mirisnya, dari informasi yang didapat, Nelly ditaruh di nomor urut 3 di bawah caleg eksternal.

Nelly mengaku baru mengetahui dirinya ditempatkan di nomor urut 3 ketika ikut mendaftarkan bacaleg ke KPU.

Sebelumnya, kata dia, Ketua DPC PKB Bandar Lampung sangat tidak komunikatif.

Bahkan, ia tidak dilibatkan dalam proses pendaftaran di KPU.

“Ketua DPC PKB sangat sulit dihubungi. Saya bahkan tidak diundang waktu mau mendaftarkan di KPU. Dan, sekarang WA saya diblokir," tutur wanita yang berprofesi sebagai lawyer itu.

Selama ini, jelas Nelly, sebagai kader dirinya telah banyak mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran untuk membesarkan PKB di dapilnya.

Sementara, orang lain yang tidak pernah berkeringat di partai justru menempati nomor urut 1 dan 2.

“Sebagai kader, saya punya hak. Mestinya saya yang menempati nomor urut 1, bukan mualaf (istilah untuk bacaleg nonkader). Saya berkeringat di partai ini, kok tiba-tiba tidak dianggap,” pungkasnya.

Secara tegas, Nelly mengaku akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Jika Ketua PKB Kota Bandar Lampung masih enggan berkomunikasi, saya akan teruskan peristiwa ini ke ranah hukum. Toh ya bukti-bukti dan pesan WhatsApp masih tersimpan secara jelas," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua LPP DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad menegaskan pernyataan Nelly Farlinza tidak benar.

"Tidak ada itu. Enggak benar itu. Saya sudah investigasi ke DPC PKB Kota Bandar Lampung. itu tidak ada yang namanya uang mahar untuk pencalegan. Jadi saya pastikan tidak benar itu ya," kata Jauharoh, Selasa (23/5/2023).

Hal sama dikatakan Ketua DPC PKB Bandar Lampung Robiatul Adawiyah.

Ia membantah adanya mahar dalam penentuan nomor urut bacaleg di PKB Bandar Lampung.