Didemo, Kejati Lampung Dituntut Usut Tuntas Dugaan Korupsi di DPRD Lampung Utara

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Keramat Lampung melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Bandar Lampung, Kamis (27/7/2023).

Dalam aksinya, mereka menuntut Kejati Lampung segera menindaklanjuti perkara dugaan korupsi anggaran dana operasional di DPRD Lampung Utara.

Koordinator aksi Sando mengatakan, pihaknya mendorong Kejati Lampung segera menentukan sikap tegas dalam pengungkapan perkara tersebut.

"Kami meminta Kejati Lampung agar segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran di Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun 2022," ujar Sando kepada awak media.

Dia menjelaskan, ada beberapa dugaan penyelewengan anggaran dana operasional di lembaga legislatif tersebut.

"Dugaan penyelewengan anggaran seperti dana operasional, anggaran dewan maupun anggaran pakaian dinas, dan dana anggaran publikasi media," ujar Sando.

Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran tersebut, pihaknya menduga adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

"Dugaan kerugian negara sesuai hasil audit BPK saat itu ada sekitar Rp 1,7 miliar kebocoran anggaran negara," kata dia.

Namun, pihaknya menilai Kejati Lampung terkesan lambat dalam mengungkap perkara tersebut.

Melalui aksi tersebut, pihaknya meminta Kajati Lampung melalui asintel segera menetapkan nama-nama tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami minta kepada Kajati Lampung agar segera memublikasikan hasil audit kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi di sekretariat DPRD Lampung Utara," kata Sando.

"Kami juga meminta Kejati Lampung segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam pusaran korupsi tersebut tanpa tebang pilih," imbuhnya.

Sebelumnya, Asintel Kejati Lampung Aliansyah membenarkan pihaknya saat ini telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana operasional di DPRD Lampung Utara.

"Iya ada laporan pengaduan di operasional DPRD Lampung Utara," kata Aliansyah, Minggu (23/7/2023).

Menurut Aliansyah, saat ini Kejati Lampung sedang melakukan proses pengumpulan data dan keterangan dalam proses penyelidikan perkara tersebut.