Semester 1, Realisasi APBD Pesisir Barat Lampung Baru Mencapai 38,17 Persen

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada semester satu baru mencapai 38,17 persen atau Rp 320 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 839 miliar.

Kepala BPKAD Pesisir Barat, Kasmir mengatakan, realisasi keuangan perangkat daerah pada semester satu masih tergolong rendah belum sesuai dengan yang ditargetkan.

"Realisasi anggaran berdasarkan data yang ada baru 38,17 persen, ini sebenarnya masih cukup rendah dari target yang ditentukan," ungkapnya, Minggu (30/7/2023).

Ke depan pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis agar realisasi APBD 2023 itu bisa maksimal.

Dikatakanya, anggaran pendapatan itu di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

Lebih lanjut Kasmir merinci capaian realisasi APBD 2023 tersebut.

Dari sektor PAD kata dia, baru terealisasi sebesar 5,17 persen atau Rp 6,4 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 112 miliar.

PAD ini terdiri dari sektor pajak daerah, pajak hotel, pajak losmen, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak rumah makan, pajak kaferia, pajak kantin, pajak warung, serta pajak lainnya dan retribusi daerah yang masuk sebagai PAD Kabupaten.

Selanjutnya, dari sektor pendapatan transfer baru terealisasi sebesar 43,17 persen atau Rp 313,8 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 727 miliar.

"Sektor pendapatan transfer ini mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, dana transfer umum-dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa, dana insentif daerah, dan pendapatan transfer antar daerah," jelasnya.

Kemudian, sektor belanja daerah baru terealisasi sebesar 27,71 persen atau Rp 246 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 890,7 miliar.

Belanja daerah ini kata dia, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Untuk belanja operasi ini meliputi belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja gaji pokok ASN, gaji pokok PPPK, tunjangan keluarga ASN, tunjangan keluarga PPPK, belanja bantuan sosial dan belanja lainnya.

"Belanja operasi ini baru terealisasi sebesar  33,1 persen atau Rp 186,9 miliar dari target Rp 564 miliar," bebernya.

Lalu, untuk belanja modal baru terealisasi sebesar 27 persen atau sebesar Rp 48,4 miliar dari yang ditargetkan Rp 179 miliar.