Pemkab Lampung Barat Gelontorkan Rp 25 Miliar untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Pemkab Lampung Barat menggelontorkan anggaran senilai Rp 25 miliar lebih untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrem di Lampung Barat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Barat Agustanto Basmar mengatakan, anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Lampung Barat itu bersumber dari APBD 2023.

“Anggaran pengentasan kemiskinan ekstrem itu juga tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemkab Lampung Barat,” ujar dia, Selasa (15/8/2023).

“Jadi masing-masing OPD mempunyai tupoksinya masing-masing untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di kabupaten ini,” terusnya.

Sejumlah OPD itu antara lain seperti Dinas PUPR Rp 500.000.199, Dinas Kesehatan Rp 7.859.895.700, Dinas Sosial Rp 1.038.345.500.

Selanjutnya BPKD 201.600.000, Dinas Perikanan Ro 450.000.000, Dinas TPH 208.375.000, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp 742.390.000.

Dinas Ketahanan Pangan Rp 122.458.000, Dinas Koperindag, Rp 14.185.155.268, Bappeda Rp 55.076.000.

“Jika ditotal seluruh anggaran dari masing-masing OPD itu senilai Rp 25.363.295.667,” ungkap Agustanto.

Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Lampung Barat ini, jelas dia, pihaknya juga telah melakukan beberapa upaya.

“Langkah kongkrit dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ini antara lain seperti pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,” jelas dia.

“Seperti pembangunan SPAM kawasan perdesaan, JKN PBI daerah, bangunan pangan untuk lansia, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” tambahnya.

Upaya lainnya yaitu pihaknya juga melakukan program peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin.

“Yakni berupa pemberian bantuan sarana usaha, pelatihan dan bantuan sarana budidaya perikanan dan pengolahan produk ikan,” kata dia.

“Kapasitas nelayan kecil, sekolah lapang dan bantuan benih jagung, cabai rawit, jahe, pemberian hewan ternak kambing, dan optimalisasi pekarangan,” lanjutnya.

Kemudian, tambah dia, upaya selanjutnya yakni program pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.