Syahrul Yasin Limpo Ada di Makassar saat KPK Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan Bawahan

Saat Syahrul Yasin Limpo berada di Makassar, KPK mengumumkan penetapannya sebagai tersangka.

"Izinkan saya menyampaikan dua hal. Pertama, kondisi dari Ibu dari Nurhayati Yasin Limpo, Ibunda dari Syahrul Yasin Limpo," kata ponakan Syahrul Yasin Limpo mewakili keluarga, Devo Khadafi.

Kondisi Nurhayati yang belum stabil lanjut Devo, membuat Syahrul tidak tega meninggalkan ibunya yang dalam perawatan.

"Kondisinya di dalam belum stabil. Masih naik turun, maklum orangtua sudah 90 tahun," ujar Devo.

"Tadi sempat batuk, poso (sesak), dan sempat agak susah untuk bernapas. Sekarang masih terus dijaga," sambungnya.

 Kedua, lanjut Devo, keluarga besar Yasin Limpo sedang berada di dalam rumah semua untuk mendoakan, kesembuhan Ibu Nurhayati Yasin Limpo. 

"Alhamdulillah (Syahrul) masih ada di dalam. Beliau mendampingi terus disamping Ibu Nurhayati Yasin Limpo," ucapnya.

Ketika kondisi Nurhayati sudah dinyatakan normal, lanjut Devo, Syahrul akan segera bergegas ke Jakarta untuk menjalani proses hukum yang dihadapi.

"Beliau (Syahrul) menyampaikan kalau kondisi ibu sudah membaik, beliau akan langsung kembali ke Jakarta. Beliau sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses hukum ke depannya," tegas Devo. 

"Jadi sama sekali tidak ada beliau menghindar atau apa. Beliau akan mengikuti. Murni ini beliau hanya ingin mengunjungi ibunya yang sedang sakit," tegasnya lagi.

Modus Pemerasan 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengungkapkan modus yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo (SYL), terkait kebijakan pungutan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Tanak mengatakan, Syahrul melakukan pemungutan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di eselon I dan II lewat anggaran yang sudah di-mark up.

Tak hanya anggaran di Kementan, Syahrul juga memungut uang dari mark up anggaran vendor yang bekerjasama dengan Kementan terkait proyek yang tengah dijalankan.

"Sumber uang yang digunakan di antaranya dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-mark up termasuk permintaan uang pada vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian," katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dikutip dari YouTube KPK RI.