5 Pekon di Lampung Barat Rawan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Lampung Barat menyebut ada lima pekon yang berpotensi terjadi konflik antara manusia dan satwa liar.

Hal itu tercantum dalam Road Map program mitigasi konflik manusia dan satwa liar terkait peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan yang sedang dirancang oleh DLH Pemkab Lampung Barat.

Baca juga: Kebakaran Lahan di Balik Bukit Lampung Barat Teratasi setelah 2 Jam Damkar Turun Tangan

Baca juga: DLH Bentuk Pekon Mandiri Guna Mitigasi Konflik dengan Satwa Liar di Lampung Barat

Kabid Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup pada DLH Pemkab Lampung Barat, Sukimin mengatakan, lima pekon yang punya potensi terjadinya konflik manusia dan satwa liar itu tersebar di tiga kecamatan.

“Yakni Pekon Tambak Jaya yang berada di Kecamatan Way Tenong, Pekon Padang Tambak yang ada di Kecamatan Sekincau,” ujar dia mewakili Kapala DLH, M Hanry Faisal, Jumat (20/10/2023).

“Lalu Pekon Ujung Rembun, Pancur Mas, dan Tawan Sukamulya yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung,” sambungnya.

Sukimin menjelaskan, kelima pekon tersebut saat ini belum mempunyai sejarah terkait konflik manusia dan satwa liar.

Namun menurutnya, kelima pekon itu punya potensi terjadi konflik dikarenakan wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

“Karena memang wilayah Lampung Barat ini juga di kelilingi hutan-hutan yang membentang di beberapa kecamatannya,” jelas dia.

“Dari kawasan hutan lindung hingga hutan TNBBS. Sehingga resiko terjadinya konflik satwa liar di wilayah yang berbatasan dengan hutan cukup besar,” terusnya.

Selain lima pekon tersebut, ungkap Sukimin, ada 15 pekon lain yang memang mempunyai sejarah akan terjadinya konflik manusia dan satwa liar.

Hal itu berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya dari tahun 2018 hingga 2022 sehingga ditemukan 3 konflik yang dominan di Lampung Barat, yakni gajah, harimau dan beruang.

Pekon-pekon tersebut antara lain seperti Pekon Bumi Hantatai dan Gunung Ratu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS). Pekon Ringin Sari, Rowo Rejo, Tugu Ratu, Sukamarga, dan Sumber Agung di Kecamatan Suoh

Pekon Tanjung Raya di Kecamatan Way Tenong, Pekon Kubu Perahu dan Padang Cahya di Kecamatan Balik Bukit, Pekon Tri Budi Makmur di Kecamatan Kebun Tebu.

Pekon Simpang Sari di Kecamatan Sumber Jaya, Pekon Luas dan Atar Kuwaw di Kecamatan Batu Ketulis, dan terakhir di Pekon Kota Baru Kecamatan Sekincau.

“Wilayah-wilayah itu mempunyai sejarah konflik manusia dan satwa liar. Seperti di Kecamatan Suoh dan BNS dengan konflik gajah dan Padang Cahya dengan konflik dengan harimau,” sebutnya.

Terkait upaya menangani masalah tersebut, pihaknya saat ini akan segera membentuk 20 pekon mandiri dalam rangka mitigasi konflik manusia dan satwa liar.

Sukimin mengatakan, pembentukan 20 pekon mandiri ini juga merupakan program jangka panjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program ini juga tentunya berhubungan dengan upaya mitigasi konflik satwa liar yang sering terjadi di Lampung Barat,” ujar dia.

“Karena selama ini salah satu kendala mitigasi konflik ini kan di pembiayaan. Adanya kegiatan ini nantinya masyarakat bisa mandiri untuk menaganani konflik,” terusnya.

Sukimin menyebut, 20 pekon tersebut merupakan pekon yang sering terjadi dan berpotensi terjadi konflik satwa liar seperti gajah, harimau, dan beruang.

Pekon-pekon tersebut juga merupakan pekon yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten berjuluk Negeri di Atas Awan ini.

Dengan rincian yakni Kecamatan BNS Pekon Bumi Hantatai dan Gunung Ratu. Kecamatan Suoh Pekon Ringin Sari, Rowo Rejo, Tugu Ratu, Sukamarga, dan Sumber Agung.

Kecamatan Way Tenong Pekon Tambak Jaya dan Tanjung Raya. Kecamatan Balik Bukit Pekon Kubu Perahu dan Padang Cahya. Kecamatan Kebun Tebu Pekon Tri Budi Makmur.

Kecamatan Sumber Jaya Pekon Simpang Sari. Kecamatan Lumbok Seminung Pekon Ujung Rembun, Pancur Mas, Sukabanjar dan Tawan Sukamulya.

Kecamatan Batu Ketulis Pekon Luas dan Atar Kuwaw. Kecamatan Sekincau Pekon Padang Tambak dan Kota Baru.

Sebagai informasi, program 20 pekon mandiri untuk mitigasi konflik tersebut dilakukan DLH Lampung Barat dengan bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS).

Sukimin menjelaskan, nantinya program ini akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang ada di Lampung Barat.

Selain itu, tambah dia, pihaknya juga saat ini telah menyusun Road Map terkait program 20 pekon mandiri untuk mitigasi konflik manusia dan satwa liar tersebut.

“Tentunya dengan menggandeng WCS, nantinya program akan menyasar ke beberapa OPD yang sudah mempunyai tupoksinya masing-masing,” jelas dia.

“Semua itu nantinya akan tercantum di dalam Road Map. Di dalamnya juga akan ada rencana kerja dan kapan waktu kerja tersebut akan dimulai,” sambungnya.

Terkait keterlibatan beberapa OPD selain DLH Lampung Barat, nantinya beberapa OPD terkait juga akan memberikan program-program kegiatan sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Sebagai contoh Diskoperindag Pemkab Lampung Barat yang nantinya akan memberdayakan masyarakat ataupun satgas agar bisa mengembangkan produk usaha.

“Pihak Diskoperindag nanti bisa melatih masyarakat untuk membuat produk IKM untuk kemudian dipasarkan,” ungkap dia.

 “Kemudian keuntungannya itu akan digunakan untuk upaya mitigasi konflik. Mereka nanti mengalokasikan anggarannya,” tambahnya.

Terakhir Sukimin berharap agar rencana ini dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi permasalahan konflik manusia dan satwa liar yang masih sering terjadi di Lampung Barat ini.

“Selain itu diharapkan juga nantinya masyarakat ataupun satgas bisa secara mandiri melakukan mitigasi pencegahan dan penanganan,” pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Bobby Zoel Saputra )