Dukung Penurunan Stunting, IGTKI dan PKG Lampung Barat Gelar Kegiatan Melukis untuk Anak

“Hal itu berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pada bulan Februari dan Agustus 2023,” ujarnya, Rabu (20/9/2023).

“Sehingga bisa dilihat bahwa jumlah balita stunting terjadi penurunan dari 1.058 menjadi 888," sambungnya.

Keberhasilan Pemkab Lampung Barat dalam menurunkan angka stunting ini juga telah dipaparkan oleh Nukman saat evaluasi kepala daerah triwulan III di Inspektorat Jendral Kemendagri beberapa waktu lalu.

Dirinya mengatakan, Pemkab Lampung Barat sangat mendukung penuh program Nasional dalm hal penurunan stunting. 

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan Pemkab  Lampung Barat dalam penurunan stunting yakni gerakan bapak asuh.

“Dimana sampai dengan saat ini, terdapat empat anak asuh dengan kondisi berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan umur,” kata dia.

“Program-program dalam menurunkan angka stunting yang lain juga terus berjalan dengan sinergitas antar seluruh instansi yang ada di Lampung Barat,” terusnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkab Lampung Barat telah menggelontorkan anggaran senilai Rp 15 miliar lebih untuk menangani kasus stunting di Lampung Barat.

Nukman mengatakan, dalam mengatasi masalah stunting memang dibutuhkan anggaran yang cukup dan komitmen bersama.

“Itu semua sangat perlu dilakukan untuk menyukseskan upaya dalam menangani kasus stunting di Lampung Barat ini,” ujar dia.

“Karena itu, anggaran yang disiapkan juga harus cukup besar demi mendukung penurunan angka stunting terkhusus di kabupaten ini,” sambungnya.

Anggaran senilai Rp 15 miliar itu, kata dia, terbagi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Lampung Barat.

Yakni seperti di Dinas Kesehatan Rp 11 miliar lebih, kemudian Bappeda Rp 21 juta lebih, Dinas Perikanan Rp 174 juta.

Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp 122 juta lebih, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp 383 juta lebih.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Rp 160 juta.