Pemilu 2024

Peserta Pilpres Bereaksi Terkait Adanya Kebocoran Data Pemilu 2024

Tak hanya membobol situs KPU, peretas tersebut mengungkap adanya data unik yang jumlahnya sampai 204 juta data.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Layar menunjukkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (2/7/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Peserta Pilpres bereaksi terkait kebocoran data Pemilu 2024. 

"Data DPT Pemilu 2024, dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelas Hasyim, Rabu (29/11/2023).

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambungnya.

Reaksi Peserta Pilpres 2024

Terpisah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengaku prihatin dengan adanya dugaan kebocoran data DPT milik KPU.

"Peretasan itu sangat mengagetkan dan tentu sangat memprihatinkan," kata Mahfud MD kepada awak media di Kota Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Atas hal ia berharap KPU harus membuat sistem kontrol yang dapat menghalangi terjadinya peretasan.

Mahfud imbau masyarakat siapapun itu jangan meretas hal yang demikian.

"Itu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya. Saya harap KPU lebih berhati-hati," katanya.

Lain hal dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, adanya dugaan kebocoran data KPU tersebut menandakan ada upaya sistematis untuk mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu," kata Cak Imin, usai menghadiri Kongres Pemuda Perubahan, di Convention Hall Smesco, Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam.

Selain itu, Cak Imin berpendapat bocornya data pemilih tersebut menunjukkan adanya kelalaian.

Dia meminta semua pihak untuk terus mengawasi dan bantu KPU menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

"Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan pemilu," ujar Ketua Umum PKB itu.

Pihak Prabowo-Gibran, melalui Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN), Herman Khaeron menyebut kasus tersebut harus segera dibenahi agar hasil Pemilu 2024 nantinya legitimate.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved