Pekon Sukaraja Lampung Barat Sabet Pengargaan Terbaik II Desa Siger

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Pekon Sukaraja yang ada di Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Lampung mendapatkan pengargaan terbaik II sebagai Desa Siger.

Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada Ketua TP-PKK Lampung Barat Zelda Naturi Nukman di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu (13/12/2023).

Penyerahan penghargaan bebas stunting peduli anak ramah perempuan itu untuk Pekon Sukaraja itu juga dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-95 tahun 2023.

Dengan penghargaan ini, pihaknya berkomitmen akan terus mengupayakan desa bebas stunting peduli anak ramah perempuan di Lampung Barat.

"Penghargaan ini tentunya bisa menjadi pemacu untuk PKK baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan pekon,” ujar Zelda.

“Ini juga menjadi upaya untuk mendukung pencegahan stunting peduli anak serta ramah perempuan agar lebih baik lagi ke depan,” terusnya.

Zelda mengatakan, upaya untuk menurunkan angka stunting di Lampung Barat merupakan tanggung jawab semua pihak.

Sehingga diperlukan partisipasi aktif dari segala lini terutama PKK sebagai tombak utama kesejahteraan keluarga.

"Dengan adanya partisipasi semua pihak, kita upayakan untuk dapat memberikan yang terbaik dalam kesejahteraan keluarga,” sebutnya.

“Kita berikan pemahaman tentang konsep hidup sehat kepada masyarakat sekitar agar meningkatkan kualitas kesehatan keluarga," tambahnya.

Selain itu sebagai kabupaten peduli anak dan ramah perempuan sebagai upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta diskriminasi.

"Kita semua harus menjadi perempuan berdaya,  anak-anak yang terlindungi dan bersama memajukan Lampung Barat yang kita cintai,” pungkasnya.

Jumlah balita stunting di Lampung Barat saat ini terus mengalami penurunan.

Pemkab Lampung Barat menyebut, kasus stunting di Lampung Barat hingga Oktober 2023 tersisa 588 balita.

Turunnya jumlah balita stunting ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Barat Widyatmoko Kurniawan.

“Berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), jumlah kasus stunting di Lampung Barat terus menurun,” ujar dia.

“Di mana pada bulan Februari tercatat ada 1.058 balita stunting, Agustus turun menjadi 888, dan saat ini tersisa 588 balita," terusnya.

Ratusan kasus stunting di Lampung Barat itu tersebar di 15 kecamatan.

Rinciannya, Kecamatan Balik Bukit ada 6 kasus, Sukau 52 kasus, Belalau 19 kasus, Sekincau 41 kasus, Suoh 93 kasus, dan Batu Brak 66 kasus.

Kemudian Sumber Jaya 42 kasus, Way Tenong 43 kasus, Gedung Surian 8 kasus, Lumbok Seminung 39 kasus.

Lalu Pagar Dewa 32 kasus, Batu Ketulis 20 kasus, Bandar Negeri Suoh (BNS) 15 kasus, Kebun Tebu 88 kasus dan Air Hitam 25 kasus.

Pendataan kasus stunting dilakukan dengan menggunakan E-EPPGM dan Survei Kesehatan Indonesia.

Kegiatan tersebut juga dilakukan secara mikro dengan melibatkan posyandu untuk bulan timbang sasaran intervensi.

"Kita juga intens melakukan koordinasi dengan stakholder terkait untuk terus menekan angka penurunan stunting,” jelas dia.

“Sehingga target Pemerintah Lampung Barat agar bisa nol stunting bisa diwujudkan dengan kerja sama semua pihak," pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Lampung Barat Nukman juga menyebut jumlah stunting di Lampung Barat hingga Agustus 2023 mengalami penurunan.

Nukman menjelaskan, jumlah balita stunting di Lampung Barat yang tadinya mencapai 1.058 balita saat ini turun menjadi 888 balita.

“Hal itu berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pada bulan Februari dan Agustus 2023,” ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Pemkab Lampung Barat juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp 15 miliar lebih untuk menangani kasus stunting.

Anggaran senilai Rp 15 miliar itu, kata dia, terbagi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Lampung Barat.

Dinas Kesehatan Rp 11 miliar, Bappeda Rp 21 juta, Dinas Perikanan Rp 174 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp 122 juta, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp 383 juta, dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Rp 160 juta.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Rp 1,7 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Rp 92 juta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 750 juta, dan Dinas Sosial Rp 527 juta lebih.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)