Komisi I DPRD Lampung Minta Pemkot Segera Terbitkan SK RT Perumahan Citra Garden

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Komisi l DPRD Lampung Budiman AS angkat bicara persoalan warga cluster Citra Garden Bandar Lampung yang tak kunjung dibuatkan Surat Keputusan (SK).

Ia turut menyesalkan sikap Pemkot Bandar Lampung terkesan memperhambat administrasi warga.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Bantu Rp 73 Juta Kepada 6 Warga Alami Musibah

Baca juga: 800 KK di Citra Garden Bandar Lampung Tidak Punya RT

"Ceritanya begini, pada Febuari 2023 lalu kami melakukan reses hasilnya ditemukan keluhan warga cluster Citra Garden yang sudah 5 tahun tidak ada RT, jadi pada saat itu juga saya sarankan mereka bentuk forum dan mubes untuk kemudian memilih ketua RT," kata Budiman AS kepada Tribunlampung, Kamis (21/12/2023).

"Hal itu kemudian dilaksanakan warga setempat dan mereka membentuk forum dan memilih RT di bulan Maret 2023, namun hingga saat ini Pemkot Bandar Lampung tidak menerbitkan SK RT untuk mereka," sambungnya.

Mendengar itu Budiman mengaku prihatin lantaran Pemkot Bandar Lampung tidak mempermudah urusan warga.

"Saya dengar dari aduan warga, mereka menghadap ke kelurahan kemudian kelurahan melempar ke kecamatan, mereka ke kecamatan malah justru disarankan ke kelurahan lagi, birokrasi seperti apa ini sangat berbelit-belit padahal mereka bentuk forum itu membantu pemerintah pakai anggaran pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut Budiman mengatakan telah melakukan tindakan langsung untuk menanyakan alasan camat tidak menerbitkan SK RT.

"Saya udah telpon camatnya dia tidak angkat, saya datang ke kantor kecamatan dia tidak ada," tegasnya.

Menurut Budiman pengakuan warga, alasan camat setempat tidak menerbitkan SK lantaran tidak ada anggaran untuk RT yang baru.

“Fungsi anggaran itu ada di kami, di DPR. Sebenarnya, RT ini membantu kelancaran administrasi pemerintahan di Citra Garden. Ada 920 warga yang seharusnya memiliki perwakilan dengan delapan Ketua RT, harusnya," kata dia.

Tidak maksimalnya layanan administrasi pemerintahan setempat, ujar dia, berdampak pada tidak terdaftarnya warga dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2024.

“Ini kan menggerus hak masyarakat. Kota Bandar Lampung harus kondusif dong," ujar dia.

Budiman mengimbau kepada aparat pemerintah daerah untuk segera melegitimasi kedelapan calon Ketua RT di Cluster Perumahan Citra Garden Lampung.

“Bahkan ada RT yang siap tidak menerima insentif. Kenapa tidak dilakukan? Nah, ada apa dengan hal ini. Saya pertanyakan,” kata dia.

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Lampung yang membidangi hukum, pemerintahan, dan pertanahan, serta representasi masyarakat Kota Bandar Lampung di legislatif, Budiman berjanji akan menelusuri hal itu lebih lanjut.