TKN Prabowo-Gibran Keberatan Putusan Bawaslu Jakarta Pusat, Tak Langgar Aturan Pemilu

Tribunlampung.co.id - Tim Kampanye Nasional ( TKN ) Prabowo-Gibran menyatakan putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Jakarta Pusat tidak ada unsur pelanggaran dalam kepentingan pilpres.

Untuk itu putusan Bawaslu Jakarta Pusat tidak bisa jadi bahan untuk pelanggaran Gibran Rakabuming Raka dalam kapasitasnya sebagai cawapres.

Baca juga: Cawapres Gibran Rakabuming Ikuti Putusan KPU RI Soal Debat Capres

Baca juga: Gibran Bersedia Penuhi Panggilan Bawaslu Jakarta Pusat Terkait Bagi-bagi Susu

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Jakarta Pusat menyatakan ada pelanggaran hukum lain dalam aktivitas cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka membagikan susu gratis dalam momen car free day (CFD), Minggu (3/12/2023).

Kemudian Tim Kampanye Nasional ( TKN ) Prabowo-Gibran menyatakan yang dilakukan bukan pelanggaran pemilu dan masalahnya sudah dibahas juga oleh Bawaslu DKI Jakarta. 

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyampaikan bahwa hasil kajian itu membuktikan tidak adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gibran saat bagi-bagi susu ketika CFD.

"Dalam surat ini, dokumen ini maksudnya ya, tidak ada juga dinyatakan Gibran Rakabuming Raka bersalah. Melakukan pelanggaran. Tidak ada," ucap Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Lagi pula, kata Habiburokhman, Bawaslu Jakpus tidak berhak memutuskan perkara tersebut. Sebab, kewenangan pemutuskan perkara itu bukanlah di tangan Bawaslu Jakpus.

"Bawaslu kota Jakpus, tidak memutuskan dan juga tidak bisa memutuskan, memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa Gibran Rakabuming Raka melanggar pasal 7 Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016. Karena memang bukan kewenangan lembaga tersebut," katanya.

Secara faktual, ia menyebut kegiatan Gibran saat CFD bukanlah kegiatan partai politik (parpol). Hal yang dimaksudkan terkait ketentuan pasal 7 Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2016.

"Kegiatan Gibran Rakabuming Raka di HBKB 3 desember 2023 bukanlah kegiatan parpol. Dan dengan demikian tidak melanggar ketentuan pasal 7 pergub nomor 12 tahun 2016 yang berbunyi HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik serta orasi, ajakan yang bersifat menghasut," tukasnya

Putusan Bawaslu Jakarta Pusat

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas dugaan pelanggaran oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang didasarkan pada aktivitasnya yang membagikan susu gratis saat car free day (CFD) kepada warga.

Dalam hasil kajiannya itu, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan kalau aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional (PAN) di hari Minggu 3 Desember 2023 lalu sebagai pelanggaran hukum.

Adapun peraturan yang dilanggar yakni Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Berdasarkan surat hasil kajian temuan yang ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey tertanggal 3 Januari 2024, pihaknya mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta.