Yunarto Wijaya Ungkap Adanya Upaya Merendahkan Presiden Terpilih

“Kenapa ini menjadi sangat penting dalam demokrasi? Ketika kita bicara keberlanjutan, apa pun istilahnya, Indonesia emas, Indonesia maju, berdaulat dan lain-lain, programnya yang kita lanjutkan, nilai-nilainya yang kita lanjutkan,” tambah Yunarto.

Bukan kemudian justru berkutat dan menghabiskan energi dengan berpikir bagaimana menempatkan ‘orangnya’ dalam kekuasaan.

“Kalau orangnnya sudah tidak bisa, anaknya harus ada, lalu kemudian mantunya harus ada, energi kan habis dalam pro kontra seperti itu.”

“Ketika kita berbicara mengenai harus menempatkan Pak Jokowi dalam bentuk apa pun, ketua koalisi dan lain-lain, yang terjadi adalah menurut saya ini upaya untuk merendahkan presiden terpilih,” tegasnya.

Ia kemudian mengambil konteks dari hasil hitung cepat, bahwa pasangan Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden-wakil presiden.

“Kita anggaplah Pak Prabowo dengan Mas Gibran (terpilih) ya, seakan-akan ada rasa tidak percaya bahwa Pak Prabowo tidak bisa melanjutkan legacy Jokowi.”

“Bahkan ketidakpercayaan seakan-akan terjadi pada Mas Gibran, kalau tidak ada ayahnya seakan-akan dia tidak bisa mendampingi Pak Prabowo memberikan pembangunan berkelanjutan,” lanjut Yunarto.

Dalam konteks itu, Yunarto mengaku kasihan pada Prabowo sebagai presiden terpilih oleh rakyat langsung jika kemudian menjadi petugas Jokowi.

Sebab, ia mengaku tidak nyaman dengan adanya istilah petugas partai .

“Kita konsisten, jangan jadikan Pak Prabowo sebagai petugas Jokowi, jangan jadikan juga Gibran sebagai petugas Jokowi,” harapnya.

“Berikan marwah sebagai seorang presiden terpilih dalam sistem presidential sebagaimana dia bisa bekerja.”

PSI usul Jokowi pimpin koalisi parpol

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai baik kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini.

Grace juga menganggap Jokowi sebagai sosok yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk itu Grace merasa Jokowi perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan posisi jabatan di atas semua partai politik.