Pemilu 2024

Gibran Minta Maaf ke PDIP setelah Jadi Cawapres Terpilih

Permintaan maaf Gibran Rakabuming Raka setelah disentil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Tribunnews.com
Gibran Rakabuming Raka minta maaf ke PDIP setelah jadi cawapres terpilih dalam Pemilu Presiden 2024. 

"Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).

Namun, pihaknya kemudian menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.

Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," terangnya.

Selain itu, Hasto juga sempat mengkritik Jokowi karena dianggap sedang melakukan praktik nepotisme.

Selain Gibran yang dinyatakan memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," ucap Hasto.

Bahkan, ungkapnya, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti-meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujarnya.

Hasto mencontohkan hal ini dengan menyinggung kabar Marsdya Tonny Harjono akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Ia menilai hal tersebut bernuansa nepotisme sebab istri Tonny merupakan saudara dari Iriana Joko Widodo.

"Sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya, Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya," sambungnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut, praktik yang terjadi di lingkaran keluarga Jokowi ini adalah bentuk anti-sistem meritokrasi.

"Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi, diperburuk dengan anti terhadap hukum," bebernya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved