5.000 Lebih Warga Dievakuasi Imbas Erupsi Gunung Ruang di Sulut

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 5.000 lebih warga di Pulau Ruang dievakuasi imbas erupsi Gunung Ruang.

Sementara itu, warga yang seharusnya dievakuasi dari Pulau Ruang sejumlah 12 ribu jiwa.

Belasan ribu penduduk Indonesia telah disetujui Presiden Jokowi untuk direlokasi.

Keputusan tersebut saat Presiden Jokowi hadir dalam rapat penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang.

Sehingga pemerintah terus melakukan evakuasi warga di Pulau Ruang setelah terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitar, Sulawesi Utara (Sulut).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Basarnas hingga Minggu petang (5/5/2024), sebanyak 5.849 jiwa telah dievakuasi. Adapun total warga di Pulau Ruang yang harus dievakuasi kurang lebih 12 ribu jiwa.

Adapun rincian evakuasi oleh sejumlah Kapal yang telah dilakukan Sejak 30 April hingga 5 Mei pukul 16.00 WITA, yakni:

• KN SAR BIMASENA : 203 jiwa
• KRI KAKAP : 1058 jiwa
• KMP LOHORAUNG : 1245 jiwa
• KMP LOKONGBANUA : 999 Jiwa
• KM MARINA BAY : 437 jiwa
• KM GLORY MERRY : 935 Jiwa
• KM BARCELONA III : 298 Jiwa
• KN BEA CUKAI : 504 Jiwa
• KM Yamdena Voy 8 : 170 Jiwa

Pemerintah sebelumnya memutuskan merelokasi warga di sekitar Gunung Ruang Sulawesi Utara yang terdampak erupsi.

Keputusan relokasi diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (3/5/2024).

"Beliau (Presiden) menyetujui seluruh penduduk yang ada di pulau Ruang di relokasi," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Muhadjir mengatakan, sebanyak 301 KK di Pulau Ruang, akan di relokasi ke Bolaang Mongondow Selatan. Lahan yang menjadi tempat relokasi akam disediakan oleh Provinsi Sulawesi Utara.

Presiden Jokowi kata Muhadjir telah memerintah Menteri PUPR untuk segera melakukan pembangunan yang sesuai dengan standar dari kebencanaan.

"Dananya akan diambilkan dari dana siap pakai BNPB," katanya.

Muhadjir mengatakan, selain menyiapkan tempat tinggal, pemerintah juga menyiapkan lahan pekerjaan bagi para warga. Lahan pekerjaan yang dimaksud yakni pertanian dan perkebunan.

"Tadi bapak presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR dan Kementerian LHK untuk menyediakan juga lahan untuk pertanian dan perkebunan, untuk mereka," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com