PDIP Disebut Harus Buktikan 5 Unsur Supaya Menang Gugat KPU RI di PTUN

TRIBUNLAMPUNG - Dhifla Wiyani, SH, MH, politisi Golkar dan juga pengacara menyebut PDIP cukup berat untuk menang dalam gugatannya terhadap KPU RI di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) di Jakarta. 

Sebelumnya PDIP menggugat KPU RI ke PTUN atas keputusan penetapan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres Prabowo Subianto. 

Menurut Dhifla Wiyani, dari gugatan di PTUN, PDIP harus membuktikan lima unsur yang nantinya jadi dasar putusan bagi hakim. 

Gugatan PDIP ini adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

KPU RI dianggap, oleh PDIP, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu pada tahun 2024.

Karena adanya gugatan dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT ini maka PDIP meminta kepada KPU untuk menunda proses penetapan presiden terpilih 2024.

Yang dimaksud dengan gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (PMHP) ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, dimana pelakunya adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Terdapat 5 unsur yang harus terpenuhi bersifat kumulatif, sehingga gugatan PMHP tersebut bisa dikabulkan, yaitu:

1. Adanya perbuatan;

2. Perbuatan itu melawan hukum;

3. Adanya kerugian;

4. Adanya kesalahan;

5. Adanya Azas Kausalitas (hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan).

Jika satu saja unsur tidak terpenuhi maka PMHP harus dinyatakan tidak terbukti.

Jadi sangat tidak mudah untuk membuktikan adanya PMHP oleh KPU RI dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu 2024.